Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menyegel pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan DPR mengapresiasi perintah Presiden Prabowo Subianto menyegel pagar laut misterius di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar laut itu diduga berkaitan dengan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 milik Agung Sedayu Group.
“Beliau sudah setuju soal pagar laut itu, pertama, disegel,” kata Muzani saat ditemui di Kompleks MPR/DPR/DPD di Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Januari 2025. Sebelumnya, seorang sumber Tempo di DPR menyebutkan terdapat laporan mengenai keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang. Dia mengklaim mendapat laporan dari warga sekitar pesisir Kabupaten Tangerang wilayah laut yang dipagari akan menjadi bagian dari proyek pembangunan PIK 2.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pesan Mantan Wakil Ketua KPK ke Prabowo soal Pemberantasan Korupsi: Tenang, tapi Struktur JalanKalau saya bilang jangan panik deh memberantas korupsi, tenang, kalem-kalem, jangan kaya 10 tahun terakhir deh
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa Inginkan Merutinkan Agenda Festival AspirasiWakil Ketua DPR RI Saan Mustopa berencana merutinkan agenda Festival Aspirasi atau Indonesia Opinion Festival (IOF) untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat menyampaikan aspirasi. Festival ini digelar selama dua hari pada 29–30 Desember 2024 dengan membahas berbagai topik.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPR Adies Kadir: Kenaikan PPN 12% Tidak Mempengaruhi Komoditas UmumWakil Ketua DPR Adies Kadir mengklaim kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tidak akan berpengaruh pada sektor komoditas umum masyarakat. Dia mengatakan, kenaikan PPN itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang memang harus dijalankan oleh pemerintah. Menurutnya, hanya 33 persen barang dan jasa yang merupakan objek PPN berdasarkan Indeks Harga Konsumen (CPI), sehingga sebagian besar komoditas yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari tidak terpengaruh. Adies juga menuturkan, kenaikan PPN di Indonesia dianggap relatif lebih longgar dibandingkan negara lain seperti Vietnam, dan pemerintah memberikan berbagai macam insentif bagi masyarakat sebagai stimulus atas kenaikan PPN.
Baca lebih lajut »
Putusan MK soal 'Parliamentary Treshold' Juga Jadi Bahan Revisi UU, Kata Wakil Ketua DPRWakil Ketua DPR mengatakan putusan MK soal ambang batas parlemen (parliamentary treshold) juga menjadi bahan pembahasan ketika merevisi UU Omnibus Law tentang politik.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi X DPR: Pengganti STY di Timnas Indonesia Harus Lebih HebatWakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan, pengganti Shin Tae-yong (STY) sebagai pelatih Timnas Indonesia haruslah sosok yang lebih hebat.
Baca lebih lajut »
KPK Periksa Anggota DPR dan Wakil Ketua DPRD Jatim dalam Kasus Suap Dana HibahTim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan anggota DPR Fraksi Gerindra Anwar Sadad dan Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, Achmad Iskandar, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dana hibah di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
Baca lebih lajut »