Herman Khaeron, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, menyoroti perlunya pemerintah melakukan kajian komprehensif sebelum menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 untuk mengetahui dampaknya terhadap masyarakat.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis .
Sebab, menurut dia, meski penerapan kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan , namun pemerintah dapat mengambil pilihan ataupun pengaturan agar kebijakan itu tidak membebani masyarakat. "Apakah dengan menaikkan pajak ini akan memberikan dampak positif atau tidak kepada masyarakat," ujarnya.
"Kalau kemudian bahwa peningkatan atau kenaikan PPN 12 persen ini akan membebani terhadap masyarakat kecil, ya harus dipertimbangkan untuk dikaji ulang gitu ya, dikaji ulang," tuturnya.
BAKN Herman Khaeron PPN Pajak Pertambahan Nilai Kajian Komprehensif 2025 Ekonomi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Profil Setyo Budiyanto, Ketua KPK Terpilih yang Pernah Bongkar Korupsi Wakil Ketua DPRKomisi III DPR berharap pimpinan KPK ke depan solid dan dapat bekerja sebagai tim, khususnya dalam proses pengambilan keputusan.
Baca lebih lajut »
Ketua-Wakil Ketua MA hadiri sidang perayaan Dies Natalis ke-60 FH UnejKetua Mahkamah Agung (MA) Sunarto dan Wakil Ketua MA Suharto menghadiri sidang perayaan Dies Natalis ke-60 Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej) ...
Baca lebih lajut »
Ketua dan Wakil Ketua BKSAP Mendukung Keanggotaan Indonesia di BRICS dan OECDMardani Ali Sera mengatakan bahwa keanggotaan dalam BRICS dan OECD sama-sama peluang baik bagi Indonesia dan tidak perlu dipertentangkan. Dia juga menyatakan bahwa proses aksesi ke OECD sudah hampir selesai. Ravindra Airlangga juga mendukung keanggotaan ini dan menyebutkan bahwa akan ada pertemuan dengan duta besar Eropa untuk membahas proses aksesi ke OECD.
Baca lebih lajut »
Duduk di DPR, Nafa Urbach Diingatkan Netizen: Sekarang Kamu Wakil Rakyat, Bukan Wakil PartaiNafa Urbach mendapatkan peringatan dari warganet usai duduki kursi DPR RI.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi III DPR tidak setuju Polri di bawah KemendagriWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan tidak setuju dengan wacana usulan Polri ditempatkan secara struktural di bawah Kementerian Dalam Negeri ...
Baca lebih lajut »
Dipadati Massa, Wakil Ketua DPR Berjalan Kaki ke Lokasi Kampanye Akbar Aep-MaslaniKemacetan yang terjadi imbas dari tumpah ruahnya massa pendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuloh dan Maslani yang mengikuti kampanye akbar.
Baca lebih lajut »