Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pimpinan DPR RI untuk segera mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ...
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat berpidato pada Simposium Perempuan Pra-Kongres III Partai NasDem Untuk Bidang Politik di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis .
Dia menuturkan bahwa berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga ada 10 hingga 11 PRT yang menjadi korban kekerasan setiap harinya. Dia pun berharap di sisa waktu masa persidangan DPR RI periode 2019-2024 ini pimpinan DPR RI dapat mengambil langkah yang tepat untuk merealisasikan undang-undang yang memberikan perlindungan bagi PRT dari berbagai ancaman.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat Dorong DPR Segera Bahas RUU PPRT jadi Undang-UndangJPNN.com : Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong pimpinan DPR segera menuntaskan pembahasan RUU PPRT menjadi undang-undang
Baca lebih lajut »
KPAI Sebut Sudah Saatnya Meja Legislasi Rampungkan RUU Pengasuhan AnakPentingnya negara melengkapi kebijakannya setelah Undang Undang Perlindungan Anak yaitu mengesahkan Rancangan Undang Undang Pengasuhan Anak
Baca lebih lajut »
DPR RI sahkan RUU KSDAHE menjadi undang-undangDPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ...
Baca lebih lajut »
Baleg DPR Tiba-tiba Bahas Revisi Undang-Undang Wantimpres Hari IniBadan Legislatif (Baleg) DPR RI tiba-tiba akan membahas revisi Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Selasa (9/7/2024).
Baca lebih lajut »
DPR Sahkan RUU KSDAHE Jadi Undang-Undang, Atur Pengelolaan Konservasi Sumber Daya AlamDPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (RUU KSDAHE) menjadi Undang-Undang
Baca lebih lajut »
Pansus Pengawasan Haji DPR Akan Bahas Kuota Tambahan yang Tak Sesuai dengan Undang-UndangPansus pengawasan haji DPR akan bahas kuota tambahan yang tak sesuai dengan undang-undang.
Baca lebih lajut »