Menurut Riza, ada 63 lebih UU yang menyangkut ibu kota negara dan harus direvisi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan, rencana pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur , akan mengubah lebih dari 60 undang-undang di Tanah Air. Selain itu, kata dia, ada banyak lagi regulasi yang perlu dilakukan perubahan.
Baca Juga Riza mencontohkan, UU Partai Politik itu nantinya bisa diputuskan untuk direvisi apabila IKN berpindah. Pasalnya, dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol menyatakan, domisili ibu kota adalah Jakarta. Berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat organik maupun sektoral yang harus diperbarui sepanjang berkaitan dengan status badan dan lembaga terkait IKN.
Dalam acara diskusi bersama wartawan di Kota Balikpapan, Kaltim pada 18 Desember 2022, Presiden Joko Widodo memaparkan, ada sembilan UU yang harus direvisi untuk mewujudkan rencana pemindahan IKN. Setidaknya ada lima UU yang perlu direvisi, dua UU bisa direvisi atau dibuat baru, dan dua UU harus dibuat baru.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wakil Gubernur DKI Riza Patria: Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim akan Ubah Lebih Dari 60 Undang-UndangWakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke sebagian wilayah Kalimantan Timur, akan mengubah lebih dari 60 regulasi perundang-undangan di Tanah Air.
Baca lebih lajut »
Wagub DKI Bilang Pemindahan Ibu Kota Akan Ubah Sekitar 60 UUWagub DKI Jakarta menyatakan, rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur, akan mengubah lebih dari 60 undang-undang
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO - Proses pemindahan ibu kota negara (IKN) memasuki babak baru. DPR baru saja mengesahkan Rancangan Undang-undang IKN menjadi unda...
Baca lebih lajut »
Tujuh Regulasi Turunan UU IKN Terbit Dua Bulan LagiPemerintah sedang menyusun serangkaian aturan turunan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) atau ibu kota baru.
Baca lebih lajut »
Anies Baswedan Beberkan Nasib Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke KaltimGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan, meskipun telah ditetapkan daerah Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, Kota Jakarta masih tetap menjadi pusat perekonomian.
Baca lebih lajut »