Wagil Presiden: Zona PPDB Harus Dihilangkan

Pendidikan Berita

Wagil Presiden: Zona PPDB Harus Dihilangkan
PPDBZonasiPendidikan
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 169 sec. here
  • 9 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 88%
  • Publisher: 70%

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan jalur zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) perlu dihapuskan karena ketidaksiapan dalam implementasinya. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang menerapkan zonasi, terobosan besar pada PPDB di Indonesia yang sebelumnya didasarkan pada prestasi akademik. Namun, penghapusan zonasi berpotensi melanggengkan kesenjangan akses layanan pendidikan.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di beberapa kesempatan menegaskan agar jalur zonasi pada penerimaan peserta didik baru dihilangkan karena ketidaksiapan dalam implementasinya.

Sejak berubahnya sistem PPDB, komposisi peserta didik di sekolah-sekolah negeri menjadi lebih heterogen dan ada peningkatan akses bagi peserta didik keluarga yang kurang mampu, termasuk di sekolah-sekolah yang selama ini dianggap sebagai sekolah favorit . Sebagai contoh, peserta didik yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi lebih tinggi cenderung memperoleh hasil ujian nasional lebih tinggi daripada peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi lebih rendah .

Di sisi lain, sistem penerimaan yang komprehensif umumnya tak menerapkan kriteria seleksi berdasarkan capaian akademik. Namun, ketika daya tampung melebihi kapasitas yang tersedia, sekolah-sekolah tersebut biasanya menetapkan prioritas dalam PPDB. Sistem zonasi yang hanya semata-mata menggunakan jarak terdekat sebagai kriteria juga dapat merugikan siswa yang lokasi rumahnya berada lebih jauh ketimbang calon peserta didik lain. Sistem ini juga rawan terhadap kecurangan, misalnya menggunakan alamat yang tidak sesuai dengan tempat tinggal.

Mengingat keterbatasan yang ada, kuota jalur zonasi yang semula ditetapkan sekurang-kurangnya 90 persen , kini menjadi sekurang-kurangnya 70 persen untuk SD dan 50 persen untuk jenjang SMP dan SMA . Namun, keterbatasan daya tampung di sekolah negeri mengharuskan dilaku- kannya seleksi sehingga selalu ada pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan.

Penghapusan jalur zonasi justru bertentangan dengan salah satu pilar dalam pembangunan pendidikan, yaitu ”akses pendidikan yang berkeadilan”, yang tercantum pada Peta Jalan Pendidikan Indonesia Tahun 2025-2045.Dosen Program Studi Pendidikan dan Evaluasi Pendidikan, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Jakarta

Sebaliknya, jalur zonasi membuka kesempatan pada setiap calon peserta didik dari berbagai latar belakang keluarga dan kemampuan akademik untuk dapat diterima di sekolah negeri yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem PPDB yang selektif lebih menguntungkan calon peserta didik yang berasal dari keluarga yang lebih mampu secara ekonomi.

Mereka, misalnya, memiliki fasilitas-fasilitas pendukung pembelajaran yang dimiliki di rumah ataupun kesempatan mengikuti pembelajaran tambahan melalui les privat ataupun bimbingan belajar meski mereka sesungguhnya telah memiliki motivasi dan kemampuan akademik yang tinggi. Dalam kondisi peminat lebih banyak daripada daya tampung, prioritas diberikan kepada calon peserta didik yang memiliki saudara kandung yang telah bersekolah di sekolah yang dituju, berasal dari keluarga tidak mampu dengan kuota sebesar 15 persen, memiliki orangtua yang bekerja di sekolah yang dituju, dan pernah putus sekolah, tetapi bukan karena dikeluarkan. Apabila kuota masih tersedia setelah dialokasikan pada kelompok prioritas, dilakukan lotre terhadap calon peserta didik yang lain.

Meski demikian, penelitian-penelitian juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini pun dapat berpotensi menguntungkan peserta didik dari keluarga lebih berada. Mereka memiliki keleluasaan yang lebih besar untuk menggunakan pilihan tersebut, misalnya akses informasi dan kemampuan finansial yang lebih besar untuk bersekolah di sekolah yang dipandang lebih bermutu.Sistem PPDB yang diterapkan di Indonesia saat ini sebetulnya sudah cukup dinamis dan akomodatif.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

hariankompas /  🏆 8. in İD

PPDB Zonasi Pendidikan Kesenjangan Akses

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Konflik Presiden-Wakil Presiden Filipina Memanas, Wapres Sara Duterte sampai Ancam Bunuh Presiden Ferdinand MarcosKonflik Presiden-Wakil Presiden Filipina Memanas, Wapres Sara Duterte sampai Ancam Bunuh Presiden Ferdinand MarcosBerita Konflik Presiden-Wakil Presiden Filipina Memanas, Wapres Sara Duterte sampai Ancam Bunuh Presiden Ferdinand Marcos terbaru hari ini 2024-11-24 19:32:25 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Wapres Gibran Minta Jalur Zonasi di PPDB DihapusWapres Gibran Minta Jalur Zonasi di PPDB DihapusWakil presiden Gibran Rakabuming Raka secara tegas meminta jalur zonasi dihapus dalam PPDB.
Baca lebih lajut »

Mendikdasmen Bahas PPDB Zonasi dengan Presiden Prabowo, Kapan Diputuskan?Mendikdasmen Bahas PPDB Zonasi dengan Presiden Prabowo, Kapan Diputuskan?Mendikdasmen bahas secara khusus soal PPDB zonasi dengan Presiden Prabowo. Ia menyebut, zonasi akan dibahas dan diputuskan pada sidang kabinet.
Baca lebih lajut »

Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti Menghadap Presiden Prabowo Untuk Mendiskusikan Peningkatan Gaji Guru dan PPDBMenteri Pendidikan Abdul Mu'ti Menghadap Presiden Prabowo Untuk Mendiskusikan Peningkatan Gaji Guru dan PPDBMenteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menghadap Presiden RI Prabowo Subianto untuk membahas peningkatan gaji guru dan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Masalah jalur zonasi dalam PPDB dijanjikan akan diumumkan pada Februari 2025.
Baca lebih lajut »

Bandingkan Sikap Prabowo dan Gibran soal PPDB ZonasiBandingkan Sikap Prabowo dan Gibran soal PPDB ZonasiJPNN.com : Silakan bandingkan sikap Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming mengenai polemik PPDB zonasi.
Baca lebih lajut »

Presiden Romania Puji Integrasi Negaranya ke Zona SchengenPresiden Romania Puji Integrasi Negaranya ke Zona SchengenKebebasan bergerak merupakan inti dari integrasi Eropa. Lebih dari 420 juta orang tinggal di wilayah Schengen. Kebebasan bergerak melintasi perbatasan membantu bisnis dan pariwisata berkembang pesat.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-13 05:39:50