Picture First: Sinyal Rahasia Ratu Elizabeth II dan Pangeran William Teringat Putri Diana
HEADLINE: Perburuan Hacker Bjorka Digencarkan, Berapa Besar Peluang Penangkapan?hacker Bjorka
"Sekarang statusnya tersangka dan sedang diproses oleh tim khusus Polri," kata Juru Bicara Humas Polri Kombes Pol Ade Yaya Suryana dalam keterangan pers, Jumat .. Kelompok hacker ini menjadi buruan tim khusus usai meretas sejumlah data milik pemerintah, termasuk dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Kepada penyidik, MAH mengaku motifnya ingin mendapat keuntungan selain itu mempromosikan kelompok hacker Bjorka.agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang," kata Ade. Pakar Keamanan Siber dan Forensik Digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya mengatakan perlu kerjasama pemerintah dan platform media sosial terutama twitter untuk melacak keberadaan Bjorka yang sebenarnya.
"Kalau menurut hemat saya, kalau Bjorka mengerti akan bodoh sekali kalau dia berdomisili di Indonesia. Namanya hacker pasti ngerti bahwa keamanan dia seberapa jauh," ujar dia. "Itu satgas yang luar biasa. Kalau dibentuk hanya untuk menangkap Bjorka harusnya kita malu sebagai negara, karena satu orang harus diburu oleh 4 institusi terhormat dan sangat powerfull," ujar dia.
"Bjorka ditangkap itu bonus, tapi masalah utamanya adalah institusi yang kelola data itu tolong kelola dengan baik. Kalau dikelola dengan baik, Bjorka yang lain tidak akan muncul karena data sudah dikelola dengan baik dan aman," tandasnya. Mereka bahkan memiliki banyak modus, mulai dari ekonomi, iseng semata, hingga aktivis yang beralih ke internet untuk menjalankan aksinya.
Ardi memandang, dunia digital adalah dunia yang penuh transparansi dan siapa saja bisa mengakses informasi dari sumber mana pun. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah untuk membahas tentang risiko dan mengedukasi masyarakat tentang hal tersebut. Ridi menuturkan sistem perlindungan data tidak selamanya mampu menangkal serangan siber tanpa ada pembaruan seiring pesatnya perkembangan teknologi.
Regulasi yang disusun, kata dia, sebaiknya bukan sekadar bersifat mengancam tetapi juga mengedukasi agar tercipta ekosistem digital yang nyaman untuk berkarya. Puan menyebut kebocoran data sudah terjadi sejak bertahun lalu, hal itu menurutnya bukan hanya masalah keaman negara tapi juga masyarakat luas.
Mantan Menko PMK itu mengatakan, kejahatan siber juga menyerang instansi maupun penyelenggara sistem elektronik swasta. Oleh karena itu, Puan meminta Pemerintah memberi perlindungan keamanan bagi semua pihak. Ia juga mengklaim DPR terus melakukan pengawasan terhadap upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi masalah kebocoran data.
"Sudah harus diketemukan titiknya di mana, siapa pelakunya, bagaimana cara mengatasinya, untuk supaya jangan terus menerus ini kejadian," sambungnya.