RUU Perampasan Aset, Buat Takut Koruptor?
Pemerintahan Presiden Jokowi tengah mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai langkah untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.
Peneliti Transparency International Indonesia , Alvin Nicola mengatakan RUU Perampasan aset dan PTUK sangat penting untuk mengusut kasus korupsi tidak hanya sebagai pelengkap UU Tipikor dan UU TPPU. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda pengesahan kedua RUU ini. Seperti apa urgensi pengesahan RUU perampasan aset dan PTUK?Selengkapnya saksikan dialog Bunga Cinka dengan Peneliti Transparency International Indonesia , Alvin Nicola dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin dalam Nation Hub, CNBC Indonesia
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal RUU Perampasan Aset, Jangan Ada Dusta antara DPR dan PemerintahAnggota Komisi III DPR Arsul Sani menegaskan, DPR tak menghalang-halangi pembahasan RUU perampasan aset.
Baca lebih lajut »
Elite Partai Diminta Komit Soal RUU Perampasan AsetIa juga meminta agar para elite partai politik memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah terkait pengesahan RUU Perampasan Aset.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Tunggu Naskah Akademik RUU Perampasan Aset“Yang kita berbeda pendapat itu kan seolah-olah DPR mau menghalangi tidak mau membahas, padahal naskahnya belum sampai di sini kan itu persoalannya,” tutur Arsu
Baca lebih lajut »
Legislator NasDem Dukung Pembahasan RUU Perampasan AsetANGGOTA Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari (Tobas) menegaskan pihaknya mendukung penuh rencana pembahasan rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset
Baca lebih lajut »
Pengamat: PDI Perjuangan dan Jokowi Jangan Saling Kunci agar RUU Perampasan Aset Segera DisahkanKelihatannya saling gocek antara Jokowi dengan PDIP khususnya dengan Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan) yang sering berbeda pandangan politik
Baca lebih lajut »
DPR Janji Kebut Bahas RUU Perampasan Aset Bila Draf Sudah DikirimPihaknya berjanji segera membahas RUU Perampasan Aset sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo. DPR masih menunggu draf, naskah akademik, dan surat presiden.
Baca lebih lajut »