China mengajukan komplain kepada Jerman setelah menteri luar negerinya menyebut Presiden Xi Jinping sebagai diktator. Pihaknya mengatakan bahwa panggilan itu tidak masuk akal dan provokasi politik terbuka. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyampaikan pernyataan tersebut dalam wawancara langsung dengan Fox News pekan lalu ketika ditanya tentang perang Rusia terhadap Ukraina.
Liputan6.com, Jakarta China mengajukan komplain kepada Jerman setelah menteri luar negerinya menyebut Presiden Xi Jinping sebagai"diktator". Pihaknya mengatakan bahwa panggilan itu"tidak masuk akal" dan"provokasi politik terbuka". Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyampaikan pernyataan tersebut dalam wawancara langsung dengan Fox News pekan lalu ketika ditanya tentang perang Rusia terhadap Ukraina.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Xi Jinping Disebut Diktator, Kemlu China Protes ke Menlu JermanMenteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock diketahui merupakan pengkritik keras China.
Baca lebih lajut »
Jokowi soal Kabar Minta PKB Dukung Prabowo-Erick: Itu Urusan Partai, Bukan PresidenJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca lebih lajut »
Xi Jinping disebut sebagai diktator, China komplain ke JermanChina telah mengajukan keluhan kepada Jerman setelah menteri luar negerinya menyebut Presiden Xi Jinping sebagai "diktator", kata Kementerian Luar ...
Baca lebih lajut »
Xi Jinping Disebut Diktator, China Panggil Dubes JermanHubungan China dan Jerman memburuk. Terbaru, Beijing telah memanggil Duta Besar Jerman untuk China.
Baca lebih lajut »
KPU Siapkan Dua Simulasi Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”Rencana jadwal sudah kami siapkan, nanti ’fix’-nya yang mana, nanti akan kami matangkan dalam rapat dengar pendapat atau rapat konsultasi bersama DPR dan pemerintah pada 20 September,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari.
Baca lebih lajut »