Begini Hukum Lindungi Pelaksanaan Penghapusan Kredit Macet UMKM
Pemerintahan Presiden Prabowo melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 resmi menerbitkan aturan penghapusanbukuan dan penghapustagihan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.
Otoritas Jasa Keuangan memastikan aturan dalam PP No.47 tahun 2024 sudah jelas memberi arahan kepada perbankan terkait kriteria hingga pelaksanaan penghapusanbukuan dan penghapustagihan piutang macet UMKM. Salah satu kriteria adalah kredit UMKM yang berdasarkan pasa 6 menyebutkan bahwa merupakan program pemerintah yang sumber dananya dari bank BUMN yang sudah selesai programnya sehingga kredit usaha rakyat tidak termasuk kredit yang bisa dihapus tagih, karena programnya masih berlangsung.
Partner Dentons HPRP, Rio Febrianus Pasaribu menyebutkan PP 47/2024 sudah bisa dilaksanakan sejak diterbitkan 5 November 2024. Hanya saja dalam implementasinya, perbankan harus melakukan kajian dan pendalaman terkait pelaksanaan dan penafsiran aturan mengenai kriteria debitur yang bisa mendapatkan fasilitas pemutihan ini.
Rio juga memastikan perbankan jika sudah menjalankan PP 47/2024 dengan benar dan mengikuti aturan maka pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum dan tidak bisa disebut melakukan pelanggaran hukum. Apa saja yang harus diperhatikan implementasi PP 47/2024? Bagaimana hukum memandang aturan ini? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Partner Dentons HPRP, Rio Febrianus Pasaribu dalam Power Lunch, CNBC Indonesia
Perbankan Kredit Macet Umkm Penghapusbukuan Penghapustagihan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPHN dokumentasikan hukum adat untuk lindungi masyarakat adatBadan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mendokumentasikan dan memperbaharui literasi, informasi, dan ...
Baca lebih lajut »
Wamenkeu Sebut Prabowo Bakal Lindungi Pejabat Pertamina dan PLN dari Jerat Hukum: Jangan Asal Ciduk!Wamenkeu Anggito Abimanyu, menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk melindungi Badan Usaha Milik Negara strategis seperti Pertamina dan PLN.
Baca lebih lajut »
Polisi Diminta Segera Ungkap 15 Identitas Tersangka untuk Lindungi Proses Penegakan HukumTuntutan untuk mengungkap identitas para tersangka dalam kasus perlindungan situs judi online judol yang melibatkan pegawai Komdigi makin kuat
Baca lebih lajut »
Kadin Indonesia temui Menko Hukum laporkan kesiapan pelaksanaan munasKamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menemui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra untuk ...
Baca lebih lajut »
GRIB Jaya Awasi Pelaksanaan Pilkada, Desak Aparat Penegak Hukum Netral!GRIB Jaya Jatim mengingatkan aparat penegak hukum (APH) netral di Pilkada 2024. Jika ditemukan tak netral GRIB Jaya akan mencari keadilan.
Baca lebih lajut »
Pencalonan Cagub Papua Barat Daya Abdul Faris Umlati Dibatalkan, Kuasa Hukum Nilai Cacat HukumTim kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw mengajukan surat resmi ke Bawaslu dan KPU RI.
Baca lebih lajut »