Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Prof. Hibnu Nugroho menilai Undang-Undang Pemilihan Kepala ...
saya kira itu langkah yang tepat untuk mengeliminasi orang-orang yang pernah berbuat kejahatan
Hibnu mengatakan hal itu kepada Antara terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Kudus Muhammad Tamzil karena diduga terlibat dalam jual beli jabatan. Ia mengatakan saat sekarang sistem sudah berubah dan kasus yang menjerat Bupati Tamzil berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan.
"Tetapi ingat, ini kan pejabat, jabatan, jabatan mau atau tidak mau nanti kan penyalahgunaan. Orang menjabat, gajinya sih berapa? Ini masuk penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan yang akhirnya menimbulkan kerugian negara," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perludem: Perlu Revisi UU Pilkada untuk Penerapan E-RekapUU Pilkada tidak menyebutkan dasar hukum e-rekap.
Baca lebih lajut »
Daniel Johan: Pengesahan RUU Pertanahan Harus Ditunda
Baca lebih lajut »
DPR Setujui Amnesti Baiq NurilVideo Terkini - Korban pelecehan seksual sekaligus terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang tentang Informasi...
Baca lebih lajut »
Ingat, Pengemudi Bisa Dipenjara Jika Melawan PolisiSemuanya sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.
Baca lebih lajut »
Puan Maharani: Posisi Ketua DPR Ditentukan UU, Bukan Kemauan PolitikSesuai Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) Tahun 2014, partai pemenang pemilu diberi kesempatan untuk menunjuk kadernya sebagai ketua DPR.
Baca lebih lajut »