UU Pemilu menitikberatkan keadilan prosedural yang memicu peserta pemilu melakukan aneka kecurangan dengan bebas di tingkat konstituen ataupun di level penyelenggara
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur.dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, menyatakan penyelenggaraan Pemilu 2024 menyisakan banyak catatan yang harus diperbaiki. Hal itu tidak lepas dari kegagalan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk menghasilkan penyelenggara yang kuat.ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pilpres kemarin menyisakan catatan kekurangan yang cukup banyak untuk diperbaiki.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya perlindungan bagi semua jenis buruh dalam Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei. Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Kaka Suminta menyebut naiknya jumlah permohonan perkara sengketa Pileg 2024 terjadi karena kualitas pemilu yang menurun.
SEJUMLAH partai menilai perpindahan suara secara tidak sah di Pileg 2024 karena adanya kesalahan hitung saat rekapitulasi oleh KPU. Dalil permohonan pada sidang pendahuluan sengeketa pileg
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua Bawaslu Saran Penyelenggara Pemilu Dipindah ke IKN Usai Siapkan Pemilu 2029Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berharap, pemindahan jajaran penyelenggara pemilu ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, dilakukan pasca
Baca lebih lajut »
Sidang Pendapat Rakyat untuk Keadilan Pemilu Poros Jakarta-Yogyakarta Catat Titik Lemah Pemilu 2024Majelis hakim perlu segera menyerukan sanksi diskualifikasi pada peserta pemilu yang terbukti melanggar aturan hukum dan asas penyelenggaraan pemilu.
Baca lebih lajut »
Soal Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR: Penyempurnaan UU Pemilu Terlepas dari Hasil Pemilu 2024Berita Soal Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR: Penyempurnaan UU Pemilu Terlepas dari Hasil Pemilu 2024 terbaru hari ini 2024-04-24 11:11:36 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Anggaran Pemilu Capai Rp 70,5 Triliun, KPK Waspadai Korupsi di PenyelenggaraDengan anggaran pemilu mencapai Rp 70,5 triliun, KPK melihat ada kerawanan korupsi di penyelenggara dan peserta pemilu. Politik uang juga belum surut sehingga KPK membuka kanal aduan agar masyarakat ikut melaporkannya.
Baca lebih lajut »
Ketua dan Sejumlah Komisioner KPU Jalani Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara PemiluBerita Ketua dan Sejumlah Komisioner KPU Jalani Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terbaru hari ini 2024-04-26 15:19:59 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Bawaslu RI sebut penyelenggara pemilu wajib ikuti putusan MKKetua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa penyelenggara pemilu wajib mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh sebab ...
Baca lebih lajut »