Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 62 draf revisi Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pada ayat berikutnya, disebutkan bahwa anak dari tahanan atau narapidana perempuan itu akan ditempatkan secara khusus bersama ibunya.
Artinya, anak tersebut ditempatkan di tempat atau ruangan dari hunian tahanan atau narapidana yang terjaga kebersihannya dan layak untuk tumbuh kembang anak. Bila anak tahanan atau narapidana perempuan itu merupakan anak berkebutuhan khusus, maka anak dapat ditempatkan pada unit layanan disabilitas.UU Pemasyarakatan, Napi Berhak Dapat Makanan Bergizi, Rekreasi, hingga Ikuti Siaran Media
Dalam bagian penjelasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan unit layanan disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Anak yang dibawa atau lahir di rutan atau lapas itu pun dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Paripurna DPR Sahkan RUU Pemasyarakatan Jadi Undang-undangDPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemasyarakatan menjadi UU dalam pembicaraan tingkat II di rapat paripurna DPR RI hari ini.
Baca lebih lajut »
DPR Sahkan RUU Pemasyarakatan Jadi Undang-UndangMenkumham Yasonna H Laoly menyampaikan, UU Pemasyarakatan yang baru ini diharapkan bisa mewujudkan keadilan restoratif; Memperkuat sistem pemasyarakatan yang menganut konsep reintegrasi sosial. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Foto : DPR Sahkan RUU Pemasyarakatan Jadi Undang-Undang | merdeka.comDPR Sahkan RUU Pemasyarakatan Jadi Undang-Undang. Selain RUU Pemasyarakatan, dalam rapat paripurna ke-28 Masa Persidangan V 2021-2022 ini DPR juga mengesahkan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi menjadi undang-undang.,DPR,Kemenkumham,Kemendikbud,Ketua DPR Puan Maharani,Viral Hari Ini,Jakarta
Baca lebih lajut »
RI Tarik Investasi Rp 60 T Gegara Undang-Undang Cipta KerjaPemerintah klaim dapat mencetak investasi sebesar Rp 60 triliun di tahun ini berkat UU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
MK Tolak Gugatan Partai Gelora soal Undang-Undang PemiluMK menolak gugatan yang dimohonkan oleh Partai Gelora Indonesia soal pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi...
Baca lebih lajut »
MK tolak gugatan Partai Gelora terkait Undang-Undang PemiluMajelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak gugatan atau permohonan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Partai ...
Baca lebih lajut »