Di saat sidang paripurna DPR mengesahkan UU Ibu Kota Negara pada Selasa siang (18/1), wartawan senior Dadang Rhs mengingatkan publik
UU itu berisi tentang pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya sebagai ibukota negara republik Indonesia dengan nama Jakarta.
Selain itu, Jakarta adalah pusat penggerak segala aktivitas revolusi dan penyebar ideologi Pancasila ke seluruh penjuru dunia. Dalam lampiran penjelasan, disebutkan bahwa UU 10/1964 ini wacana tentang rencana pemindahan ibukota baru.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
RUU TPKS Akan Disahkan Jadi Inisiatif DPR, Ini Tahapan hingga Nanti Jadi UURUU TPKS akan disahkan sebagai usul inisiatif DPR pada rapat paripurna. RUU TPKS masih akan melalui sejumlah tahapan sebelum nantinya ditetapkan menjadi UU.
Baca lebih lajut »
Kebut UU Ibu Kota Baru, DPR-Pemerintah Rapat Malam-malamPembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dikebut DPR. Bahkan, malam ini rapat panjang dilakukan Pansus RUU IKN bersama pemerintah.
Baca lebih lajut »
Ditolak Satu Fraksi, DPR Tetap Sahkan RUU IKN jadi UU'Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU IKN dapat disetujui menjadi undang-undang?,' tanya Puan di Gedung DPR, Selasa (18/1).
Baca lebih lajut »
Polemik #HarunaOut, Ketua Komisi X DPR : Sudah saatnya Paradigma Pembinaan Instan Berubah - Tribunnews.comMayoritas publik ingin jika prestasi Timnas Sepak Bola Indonesia lahir dari proses pembinaan bukan dengan langkah-langkah instan.
Baca lebih lajut »
Bagaimana Pansus RUU IKN DPR dan Pemerintah Kebut Bahas Ibu Kota Baru - Nasional - koran.tempo.coPansus RUU Ibu Kota Negara (IKN) bersama pemerintah secara maraton menggelar rapat membahas rencana pemindahan ibu kota negara. Mengapa pembahasan RUU IKN yang terburu-buru dianggap minim partisipasi publik? KoranTempo
Baca lebih lajut »
Paripurna Sahkan RUU TPKS Jadi Inisiatif DPR | merdeka.comDewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan draf Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU inisiatif DPR RI. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022.
Baca lebih lajut »