KSPSI telah mendapat jawaban tegas dari pemerintah bahwa revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjadi salah satu...
Pengurus KSPSI Karawang telah mendapat jawaban dari pemerintah bahwa revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 belum masuk dalam prolegnas. Foto/SINDOnews/Nilakusuma- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Karawang menolak ajakan demonstrasi hari ini, Rabu .
Pemerintah sudah memastikan dalam waktu dekat ini tidak mungkin melakukan revisi sehingga kekhawatiran buruh tidak akan terjadi."Saya tegaskan, seluruh anggota KSPSI tidak ikut turun ke jalan, karena sebagian dari aspirasi kami sudah dijawab tegas oleh pemerintah. Pemerintah memastikan dalam waktu dekat ini tidak akan melakukan revisi UU 13 Tahun 2013," kata Ketua PC Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman , KSPSI Kabupaten Karawang Bambang Subagyo.
"Anggota DPR-nya kan baru saja dilantik, jadi kami belum tahu kinerja mereka akan seperti apa. Yang pasti itu akan menjadi perhatian kita, apakah DPR yang sekarang dan juga pemerintah akan mengakomodir aspirasi yang diinginkan teman-teman buruh," ujar dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KSPSI Dukung Pemerintah Jaga Stabilitas PolitikKSPSI ikut mendukung seluruh upaya pemerintah dalam rangka menciptakan stabilitas politik nasional yang beberapa waktu belakangan terganggu. KSPSI
Baca lebih lajut »
KSPSI Dukung Pemerintah Jaga Stabilitas PolitikKSPSI ikut mendukung seluruh upaya pemerintah dalam rangka menciptakan stabilitas politik nasional.
Baca lebih lajut »
Aliansi BEM: Pemerintah tak Perlu Keluarkan Perppu UU KPKAliansi BEM Jawa Barat sebut belum perlu Perppu UU KPK karena belum prioritas
Baca lebih lajut »
Tetap Ikut Demo, Pelajar Yogyakarta Tolak UU yang Tak ProrakyatSeorang pelajar SMA Sleman mengatakan jika ia mengikuti aksi demonstrasi karena memang cemas terhadap isi revisi UU KUHP.
Baca lebih lajut »
Pak Jokowi, Perppu Urgen karena UU KPK Bikin Penindakan Korupsi Tak PastiPresiden Joko Widodo (Jokowi) masih menimbang-nimbang untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.
Baca lebih lajut »
Kalla Sebut Ada Kaitan Revisi UU KPK dan Investasi meskipun Tak LangsungMenurut Kalla, saat ini banyak pejabat pemerintah dan BUMN yang takut mengambil keputusan karena takut dijadikan tersangka.
Baca lebih lajut »