Usut Korupsi Izin Tambang di Konawe Utara, KPK Periksa Bos Harita Group TauCepatTanpaBatas BeritaTerkini Berita News BeritaNasional .
JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengusut kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, tahun 2007 - 2014. Pengusutan itu ditandai dengan adanya pemanggilan terhadap saksi. Sejalan dengan itu, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Owner Harita Group, Lim Hariyanto Wijaya Sarwono dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Selain Lim Hariyanto, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Arif Kurniawan selaku karyawan PT Dua Delapan Resources. Sedianya, Arif juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Aswad Sulaiman. Diketahui sebelumnya, Mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait izin tambang di wilayahnya. Aswad diduga merugikan negara hingga Rp2,7 triliun.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Diminta Responsif Soal Dugaan Suap Gubernur Papua Barat untuk Wahyu SetiawanKPK dinilai lazim mengungkap tindak kejahatan korupsi yang faktanya ada di persidangan.
Baca lebih lajut »
Tim Pemburu Koruptor Bakal Diaktifkan Lagi, KPK Ingatkan Hal IniWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengingatkan, Tim Pemburu Koruptor tersebut sebelumnya tidak...
Baca lebih lajut »
KPK Minta Ganjar Tertibkan 66 Persen Aset Belum BersertifikatKPK menyebut aset-aset milik daerah yang belum bersertifikat membuang ruang tindak pidana korupsi.
Baca lebih lajut »
Kemendes PDTT Gandeng KPK Berantas Korupsi di DesaKemendes PDTT dan KPK bekerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di desa, daerah tertinggal dan Transmigrasi. KemendesPdtt
Baca lebih lajut »
66 Persen Aset di Jateng Belum BersertifikatKPK mengingatkan perlu ada kerja sama antarlembaga untuk mengaktifkan 66 persen aset di Jawa Tengah yang tak bersertifikat karena bisa memancing tindakan korupsi.
Baca lebih lajut »
KPK Sita Dokumen di Kantor Bupati Labuhanbatu UtaraKPK mengumpulkan alat bukti sebagai pengembangan perkara dana perimbangan daerah yang menjerat pegawai Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.
Baca lebih lajut »