Kami juga tidak berkoordinasi dengan KPK, karena KPK itu kan terkait dengan tindak pidana korupsi,
Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menilai, tidak akan terjadi tumpang tindih penyidikan antara Polri, dan KPK.
Meski demikian, Djuhandani mengaku jika pihaknya hingga saat ini belum melakukan koordinasi dengan KPK soal penyidikan pagar laut. Alasannya, karena materi penyidikan antar dua lembaga hukum itu berbeda. “Tugas kami hanya melaksanakan penyidikan-penyidikan terkait tindak pidana umum. Dalam hal ini terkait kasus pemalsuan, terkait dengan SHGB yang sudah muncul tersebut. Kita batasi di situ,” tambahnya.
“Kami belum melaksanakan upaya itu karena kami masih pada lingkup membuktikan tentang pemalsuan. Nanti berjalan waktu, karena ini juga merupakan hasil lidik kami, hasil penyelidikan kami yang sudah kita temukan itu, namun dalam penyelidikan ini, kami juga mengcover dengan tindak pidana pencucian uang,” terang dia.menjadi penyidikan. Peningkatan tersebut dilakukan usai pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi.
Pagar Laut Tangerang Kasus Pagar Laut Bareskrim
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Prabowo Sudah Perintah Bongkar, Pakar Hukum: KPK dan Kejaksaan Bisa Usut Kasus Pagar LautPerintah Presiden Prabowo untuk membongkar pagar laut menunjukkan tidak ada halangan untuk mengusut kasus pagar laut.
Baca lebih lajut »
Polri, KPK dan Kejagung Serentak Usut Kasus Pagar Laut Tangerang, Bakal Tumpang Tindih?Tiga lembaga penegak hukum mengusut kasus pagar Tangerang. Apakah nanti penyelidikannya bakal tumpang tindih?
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi III Desak Polisi Usut Dugaan Pidana Pagar Laut di Tangerang, Bisa Ganggu PrabowoPolisi harus usut dugaan pidana dalam kasus pagar laut di Tangerang.
Baca lebih lajut »
KPK Perlu Usut Dugaan Korupsi Penerbitan Sertifikat Pagar LautKerugian itu berupa ekosistem laut menjadi rusak akibat pemagaran Karena kata dia tidak ada studi kelayakan dalam membangun pagar laut
Baca lebih lajut »
KPK Harus Usut Dugaan Korupsi Penerbitan Sertifikat Pagar LautKPK dinilai perlu mengendus dugaan korupsi dari penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan SHGB dan Sertifikat Hak Milik SHM pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang Banten
Baca lebih lajut »
Eks Komisioner KPK Dorong Aparat Hukum Usut Penerbitan Sertifikat di Area Pagar Laut TangerangIa mengatakan perkara pagar laut di Tangerang tidak cukup diselesaikan dalam urusan administrasi saja.
Baca lebih lajut »