Ketua Umum Partai Golkar mengusulkan kembali sistem Pilkada tidak langsung. Usulan ini menuai pro dan kontra, dengan argumentasi terkait biaya politik dan praktik politik uang.
jpnn.com - Usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari model langsung menjadi tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali memunculkan diskursus publik. Wacana ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam puncak peringatan HUT ke-60 Partai Golkar pada 16 Desember 2024 di Sentul, Jawa Barat. Gagasan tersebut mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah ketua partai politik yang hadir.
Alasan utama yang diangkat adalah tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung, yang sering disebut-sebut sebagai beban berat bagi kandidat dan membuka peluang bagi praktik politik uang. Namun, perlu dicatat bahwa klaim ini tidak didukung oleh data yang konsisten. Dalam banyak kasus, angka yang dilaporkan terkait biaya politik sering kali berbeda jauh dari praktik informal di lapangan sehingga keabsahan argumen ini patut dipertanyakan. Lebih jauh, sebenarnya perdebatan mengenai apakah pilkada harus dilaksanakan secara langsung atau tidak adalah perdebatan klasik yang sudah dimenangkan secara telak oleh mereka yang memilih pilkada langsung. Tiga puluh dua tahun lamanya kita merasakan bagaimana dampak buruk dari pemilihan kepala daerah – bahkan Presiden secara tidak langsung – dan akhirnya kita bersama-sama menyimpulkan bahwa sistem ini harus diganti
PILKADA PILKADA LANGSUNG PILKADA TIDAK LANGSUNG BIAYA POLITIK POLITIK UANG
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pilkada 2024: Mengapa Yogyakarta tidak gelar pilkada gubernur – Perlukah perdebatan pilkada langsung di Yogya dibuka kembali?“Mungkin sebagian besar orang Jogja yang dewasa kadang terjebak pada romantisasi cerita masa lalu tentang kesultanan yang orang-orangnya sangat membumi,' kata seorang warga Yogya.
Baca lebih lajut »
Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Apa Kata KPU?Usulan Prabowo agar pemilihan kepala daerah oleh DPRD, memiliki tantangan seperti usulan pilkada digelar serentak.
Baca lebih lajut »
Jadwal Lengkap Pilkada 2024, Putaran Kedua Hingga PelantikanJadwal pemilu pilkada 2024, putaran kedua pilkada 2024 dan pelantikan pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
KPU Nilai Usul Pemilu dan Pilkada Digelar Beda Tahun Penting DibahasKetua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, usulan pemilu dan pilkada tidak bersamaan sudah disampaikan kepada pemerintah.
Baca lebih lajut »
Fakta-fakta Wacana Pilkada Kembali Dilaksanakan Lewat DPRD Setelah Pilkada 2024Usai gelaran panjang Pilkada 2024, Pilkada diusulkan dilaksanakan lewat perwakilan DPRD kembali. Begini fakta-faktanya.
Baca lebih lajut »
Tidak Punya Formulir C6 Pilkada 2024, Bisa Mencoblos atau Tidak?Tidak punya formulir C6 Pilkada 2024, bisa mencoblos atau tidak? Temukan jawaban dan aturan selengkapnya berikut ini!
Baca lebih lajut »