Usul Jadwal Pilkada 2024 Maju, KPU akan Koordinasi dengan DPR

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berkoordinasi dengan Komisi II DPR RI terkait usulan mempercepat jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.

Awalnya, Pilkada akan dilaksanakan pada November 2024. Kemudian, KPU berencana mengusulkan agar Pilkada 2024 dilaksanakan pada September 2024.“Pastinya ada koordinasi lagi [dengan Komisi II DPR] yang waktu itu disampaikan,” ujar Komisoner KPU, Mochamad Afifuddin, saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jumat .

Sebagai informasi, UU No.10/2016 atau UU Pemilu Pasal 201 ayat mengatur jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 pada November 2024. Namun, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, mengusulkan jadwalnya dimajukan jadi September 2024.“Mungkin nanti KPU akan mengajukan usulan itu satu saja. Untuk pemungutan suara Pilkada maju jadi September 2024,” ujar Hasyim Asy’ari dalam acara Menyongsong Pemilu 2024: Kesiapan, Antisipasi, dan Proyeksi, Kamis .

Di sisi lain, jika Pilkada tetap dilaksanakan pada November 2024, Hasyim memprediksi para pemenang tak bisa dilantik pada 2024. Dia mengantisipasi gugatan hasil pemungutan suara.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

soloposdotcom /  🏆 33. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Komisi II DPR Kritik Ketua KPU Usul Pilkada September 2024: Tak Konsisten!'Secara waktu teknis juga terlalu mepet. Nanti banyak konsekuensi,' kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa soal usulan Pilkada 2024 dipercepat.
Baca lebih lajut »

Komisi II DPR Nilai KPU InkonsistenUsulan KPU mempercepat pemungutan suara Pilkada 2024, dari November ke September 2024, tak sejalan dengan kesepakatan yang telah diambil bersama pemerintah dan DPR. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »

[FULL] Jawaban Kapolri soal Pertanyaan Komisi III DPR, dari Konsorsium 303 hingga Kerajaan SamboAdapun pertanyaan anggota Komisi III DPR meliputi motif pembunuhan Brigadir J, kerajaan Sambo, konsorsium 303 hingga uang Rp 900 M.
Baca lebih lajut »

Komisi X Minta Kemendikbudristek Investigasi Kecelakaan Maut di Kalbar yang Tewaskan 3 SiswaKomisi X Minta Kemendikbudristek Investigasi Kecelakaan Maut di Kalbar yang Tewaskan 3 Siswa: Dari sisi layanan pendidikan, juga harus diselidiki apakah memang letak sekolah dengan domisili para siswa begitu jauh sehingga harus menggunakan angkutan umum…
Baca lebih lajut »

Pimpinan Komisi III DPR Minta Kapolsek Sukodono Positif Narkoba DipecatWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kapolsek Sukodono AKP I Ketut Agus Wardhana dan dua anggotanya yang diamankan terkait narkoba dipecat.
Baca lebih lajut »

Komisi X DPR Usul Jalur Mandiri PTN DihapusKomisi X DPR RI usul pada pemerintah agar jalur mandiri dihapus pada penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Baca lebih lajut »