Selang 1 tahun 7 bulan pasca-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi diundangkan, peraturan pelaksana UU ...
Sabtu, 16 Desember 2023 20:55 WIBUU TPKS membawa cara pandang baru terhadap kekerasan seksual yakni penanganan kekerasan seksual yang holistik dan berperspektif korban.
Dua peraturan pelaksana UU TPKS yang diprakarsai oleh Kemenkumham adalah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
Juga ada perbedaan pemahaman dan penafsiran UU TPKS dengan jaksa penuntut umum yang menyebabkan berkas perkara dikembalikan. UU TPKS ini sesungguhnya telah memberikan suatu terobosan dan pembaharuan hukum dalam hal strategi nasional perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Untuk korporasi, ancamannya denda Rp5 miliar sampai Rp15 miliar. Tidak hanya denda, restitusi juga nanti akan dituntut untuk membayar sampai pencabutan izin perusahaan dan bahkan tidak boleh beroperasi lagi.Untuk meningkatkan implementasi UU TPKS, salah satu upaya Pemerintah adalah dengan penguatan kapasitas SDM lewat pelatihan-pelatihan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Asosiasi Cloud Computing Indonesia Mendorong Pemerintah Revisi Undang-Undang KelistrikanAsosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) mendorong pemerintah untuk merevisi Undang-Undang tentang Kelistrikan guna mendorong pertumbuhan bisnis pangkalan data di Tanah Air.
Baca lebih lajut »
Upaya Pemberantasan Korupsi Dinilai Semakin BurukUpaya pemberantasan korupsi dinilai menurun pascarevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Baca lebih lajut »
Pedoman Pemberitaan Media Siber di IndonesiaKemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. 2
Baca lebih lajut »
Urgensi Manajemen Krisis di Lembaga Pendidikan FormalSecara umum lembaga pendidikan formal kita tak siap menghadapi krisis. Mengabaikan krisis berkembang tanpa kendali bisa merugikan lembaga.
Baca lebih lajut »
WhatsApp Meluncurkan Fitur Undang Admin Baru untuk SaluranWhatsApp meluncurkan fitur baru yang memungkinkan pemilik saluran (channel) bisa mengundang admin baru. Fitur ini tersedia untuk beberapa penguji beta yang menginstal versi terbaru WhatsApp beta untuk iOS dari aplikasi TestFlight. Penyempurnaan ini dirancang untuk agar pemilik WhatsApp Channel memiliki kontrol administratif tingkat lanjut dan kemampuan delegasi yang lebih baik.
Baca lebih lajut »
MK Tolak Gugatan Syarat Capres-Cawapres Minimal 40 Tahun atau Pernah Jabat GubernurMK tolak permohonan gugatan uji materil Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 atau UU Pemilu, tentang syarat berpengalaman sebagai kepala daerah.
Baca lebih lajut »