Adi Prayitno mendesak pemerintah dan DPR untuk menyelesaian omnibus law RUU Politik pada 2025. Ia memprediksi proses penggodokan RUU ini hanya memakan waktu satu tahun. RUU ini perlu membahas posisi KPU dan Bawaslu, serta ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menyelesaikan undang-undang sapu jagat atau omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Politik pada 2025. Ia memprediksi penggodokan omnibus law RUU Politik bisa hanya memakan waktu maksimal satu tahun jika pemerintah dan DPR berniat melakukannya.
Adi mengatakan di dalam RUU itu perlu dibahas terkait posisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di masa-masa pemilu sedang tidak berlangsung. Selain itu, tentu di dalamnya perlu dibahas ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold yang baru dihapus oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Harus selesai dalam 2025 ini. Sehingga kalau ada kebijakan-kebijakan apapun nanti yang misalnya menimbulkan kontroversi, itu bukan karena ujug-ujug tapi melalui proses yang cukup panjang,” kata Adi saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 4 Januari 2025. Ihwal dihapusnya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu, MK dalam pertimbangannya telah memberikan panduan bagi pembuat undang-undang dalam melakukan rekayasa konstitusional ketika merevisi UU itu. Regulasi pemilu nantinya akan termasuk dalam RUU Politik. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda pada November 2024, mengatakan omnibus law itu akan mencakup UU tentang pemilu, partai politik, pemilihan kepala daerah, dan terkait hukum acara sengketa pemilu. Para pengamat politik dan ahli hukum mengatakan revisi UU Pemilu seharusnya juga bisa dirampungkan dalam waktu singkat. Adi mengatakan, “Kalau DPR dan pemerintah berkehendak, saya kira omnibus RUU Politik ini bisa selesai dengan singkat. UU Cipta Kerja aja cuma hitungan bulan, masa iya revisi UU Pemilu tidak bisa cepat,” ujar di
Omnibus Law RUU Politik Pemilu KPU Bawaslu
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
UMP Lampung 2025 Ditetapkan Rp2.893.070, Berlaku 1 Januari 2025Penetapan ini diatur dalam Keputusan Gubernur Lampung berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.
Baca lebih lajut »
Jadwal dan Daftar Tim Peserta Proliga 2025: Bergulir Mulai 3 Januari 2025Turnamen voli nasional, PLN Mobile Proliga 2025 dijadwalkan bergulir mulai 3 Januari 2025.
Baca lebih lajut »
Jadwal Siaran Langsung PLN Mobile Proliga 2025 di MOJI Hari Ini, 3 Januari 2025Jadwal siaran langsung pertandingan pekan pertama Putaran I PLN Mobile Proliga 2025 hari ini, Jumat (3/12/2025).
Baca lebih lajut »
Jadwal Pertandingan Pekan Pertama Putaran I PLN Mobile Proliga 2025 di Semarang, 3-5 Januari 2025Jadwal pertandingan pekan pertama Putaran I PLN Mobile Proliga 2025 pada 3-5 Januari 2025 di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Barat.
Baca lebih lajut »
Jadwal Copa del Rey 2024/2025 Pekan Ini: 4-8 Januari 2025Piala Spanyol 2024/2025 memasuki babak 32 besar dengan kehadiran tim-tim top seperti Athletic Bilbao, Barcelona, Mallorca, dan Real Madrid. Simak jadwal lengkapnya dan cara menonton siaran langsung dan live streaming.
Baca lebih lajut »
Kemendikti Saintek akan Tambah Kuota Calon Mahasiswa SNPMB 2025Ketua Tim Penanggung Jawab SNPMB 2025 Prof. Eduart Wolok mengatakan, akan ada penambahan kuota SNPMB 2025.
Baca lebih lajut »