Upaya OJK Berantas Pinjaman Online Ilegal |Republika Online

Indonesia Berita Berita

Upaya OJK Berantas Pinjaman Online Ilegal |Republika Online
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 11 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 8%
  • Publisher: 63%

Republika Online - berita terkini, berita terbaru, berita hari ini, membahas isu politik, Dunia Islam dan peristiwa terhangat indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso menunjukkan naskah pernyataan bersama pemberantasan pinjaman online ilegal saat mengikuti rapat virtual dengan Gubernur BI Perry Warjiyo, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Menteri Kominfo Johnny G. Plate, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Jumat .

Pernyataan Bersama itu ditujukan untuk meningkatkan tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan lembaga dalam memberantas pinjaman online ilegal sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Universitas BSI Sukses Jalankan Ujian Sidang Online |Republika OnlineUniversitas BSI Sukses Jalankan Ujian Sidang Online |Republika OnlineProses ujian sidang dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan.
Baca lebih lajut »

OJK Siapkan Enam Strategi Berantas Pinjol Ilegal |Republika OnlineOJK Siapkan Enam Strategi Berantas Pinjol Ilegal |Republika OnlinePemberantasan pinjol ilegal juga dilakukan lintas negara.
Baca lebih lajut »

Warga Minta Kali Jambe Dinormalisasi Cegah Banjir |Republika OnlineWarga Minta Kali Jambe Dinormalisasi Cegah Banjir |Republika OnlineJanuari lalu, Kali Jambe menyebabkan banjir besar akibat penyumbatan sampah.
Baca lebih lajut »

Ketua MPR Berharap Kajian PPHN Selesai Awal 2022 |Republika OnlineKetua MPR Berharap Kajian PPHN Selesai Awal 2022 |Republika OnlineKetua MPR mengeklaim amendemen hanya untuk menambah dua pasal tentang PPHN.
Baca lebih lajut »

Pakar: Amandemen Konstitusi tak Perlu Dilakukan |Republika OnlinePakar: Amandemen Konstitusi tak Perlu Dilakukan  |Republika OnlineAda tiga alasan mengapa amandemen UUD 1945 tak perlu dilakukan.
Baca lebih lajut »

AS Selidiki Moderna yang Diduga Lebih Berisiko Peradangan |Republika OnlineAS Selidiki Moderna yang Diduga Lebih Berisiko Peradangan |Republika OnlinePejabat kesehatan AS selidiki kemungkinan vaksin Moderna sebabkan peradangan jantung
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-27 03:36:31