Kampung itu tak hanya memperindah lingkungan tapi juga memberi nilai ekonomi warga.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Universitas Krisnadwipayana melalui kegiatan pengabdian masyarakat berupaya menghimpun masukan dari berbagai pihak terutama kalangan akademisi terkait konsep pembangunan Kampung Sejuta Anggrek di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion Kolaborasi Lintas Program Studi yang digelar di Kecamatan Pasar Rebo pada Senin .
Tampil sebagai narasumber Dr Susetya Herawati dari Prodi Kajian Pembangunan Perkotaan dan Wilayah , Ir. Reny Savitri, MT dari Prodi PWK, Dr. Achmad Pahrul Roji, ST. MT dari Prodi Teknik Sipil, dan Zulkarnaen, ST. MT dari Prodi Teknik Arsitektur. Pengembangan Kampung Sejuta Anggrek tersebut memiliki konsep sebagai agrobisnis dan agroeduwisata, yang diharapkan tidak hanya memperindah lingkungan tetapi juga memberi nilai ekonomi bagi warga. “Saat ini Kebon Anggrek baru diterapkan di lahan sekitar kantor Kecamatan Pasar Rebo dan kantor kelurahan. Namun nantinya semua rumah tangga wajib menanam anggrek di lahan yang ada,” kata Mujiono.
Sementara itu, Susetya Herawati yang juga Ketua LPM Unkris, dalam materinya berjudul"Menumbuhkan Kesadaran Kesehatan Lingkungan Melalui implementasi Sanitasi Sesuai Baku Mutu Limbah Domestik" menjelaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam merealisasikan pembangunan agrowisata dan agroeduwisata Kampung Sejuta Anggrek.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
CASA Melesat, BRI (BBRI) Himpun Dana Dari Nasabah Rp1.307,88 Triliun Sepanjang 2022Secara persentase, BRI (BBRI) mencatat giro tumbuh paling kencang yakni 58,6 persen, kemudian diikuti oleh tabungan 5,0 persen yoy.
Baca lebih lajut »
IPK Merosot, Jokowi: Jadi Masukan untuk Pemerintah dan Penegak Hukum Perbaiki DiriPresiden Jokowi menyatakan, pemerintah tidak akan tinggal diam dengan merosotnya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022.
Baca lebih lajut »
Penerapan ERP Masih Digodok, Pemprov DKI Tampung Masukan MasyarakatPemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terus menggodok kebijakan jalan berbayar Electronic Road Pricing (ERP). Karena hingga kini masih dalam tahap pengkajian. Pemerintah...
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI terima masukan publik soal jalan berbayarBagi masyarakat yang ingin memberikan masukan dan aspirasinya terkait rencana penerapan ERP dapat disampaikan melalui layanan pengaduan di Pendopo Balai Kota Jakarta.
Baca lebih lajut »
Kaji Rencana Jalan Berbayar, Pemprov DKI Tampung Masukan Warga'Rencana implementasinya masih butuh waktu panjang. Aturannya pun masih dalam proses kajian.'
Baca lebih lajut »
Heru Budi Minta Masukan Masyarakat Soal ERP Disampaikan ke Posko Pengaduan di Balai KotaKajian penerapan ERP bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik.
Baca lebih lajut »