Uni Eropa Sepakat Tolak Bayar Gas Rusia dengan Rubel
Salah satu negara Uni Eropa, Polandia menegaskan tidak akan membayar impor sumber daya energi tersebut dengan mata uang Rusia.
Perwakilan Pemerintah Polandia, Piotr Naimski menyatakan penolakan keras terkait regulasi yang diterapkan oleh Rusia tersebut.“Kami tidak akan membayar. Semua peluang dan risiko tengah dipertimbangkan. Kami sudah siap untuk menghadapinya,” kara Piotr Naimski dikutip Pikiran-Rakyat.com dari RT News pada Selasa, 26 April 2022.
Naimski menyatakan Polandia siap menolak pasokan gas dari Rusia kapan saja, jika keputusan tersebut perlu diambil.Baca Juga: Kebijakan Berubah Drastis, Jerman Setuju Kirim Tank Anti Pesawat ke Ukraina untuk Melawan Agresi Rusia Sebagaimana negara-negara lainnya, Warsawa ikut menyerukan sanksi berat terhadap Moskow, bahkan jauh lebih berat dari sanksi yang sudah dijatuhkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Uni Eropa Belum Capai Kesepakatan Soal Larangan Impor Energi Rusia |Republika OnlineSebagian besar negara Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia.
Baca lebih lajut »
Uni Eropa Galau, Embargo Minyak & Gas Rusia Setengah HatiBelum ada dukungan penuh untuk embargo minyak dan gas rusia di wilayah Uni Eropa.
Baca lebih lajut »
Uni Eropa akan akhiri penggunaan minyak dan gas Rusia pada 2027Uni Eropa menargetkan untuk mengurangi ketergantungannya pada minyak dan gas Rusia hingga dua pertiga pada akhir tahun dan menjadi nol pada akhir 2027, ...
Baca lebih lajut »
Uni Eropa Setop Penggunaan Minyak dan Gas Rusia pada 2027Uni Eropa menargetkan untuk mengurangi ketergantungannya pada minyak dan gas Rusia hingga dua pertiga pada akhir tahun dan menjadi nol pada akhir 2027.
Baca lebih lajut »
Soroti Terpilihnya Kembali Emmanuel Macron di Prancis, Pakar China: Berdampak untuk Uni Eropa - Pikiran-Rakyat.comTerpilihnya kembali Emmanuel Macron sebagai Presiden Prancis telah tersebar di antara pemimpin dunia, termasuk Presiden China Xi Jinping.
Baca lebih lajut »