Ungkap Sindikat Perdagangan Orang, DFW Indonesia: Pemerintah RI Gagal Tegakkan Hukum di Laut

Perdagangan Orang Berita

Ungkap Sindikat Perdagangan Orang, DFW Indonesia: Pemerintah RI Gagal Tegakkan Hukum di Laut
TppoSektor PerikananDfw Indonesia
  • 📰 suaradotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 45 sec. here
  • 5 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 31%
  • Publisher: 53%

'Kita menemukan fakta, menemukan fenomena bahwa pemerintah Indonesia justru gagal menginvestigasi, menindaklanjuti, dan menegakkan hukum di laut.'

. Akibatnya, banyak anak buah kapal dari Indonesia yang masih jadi korban perdagangan orang di kapal-kapal asing.

Predikat tier 2 itu menandakan kalau suatu negara tidak memenuhi standar minimum tapi ada upaya penanganan TPPO. Padahal, menurut DFW-I, pemerintah Indonesia sebenarnya belum mengatasi persoalan tersebut. Merujuk dari standar Kemenlu AS, terdapat dua predikat lain yang lebih rendah dari tier 2, yakni tier 2 watchlist yang berarti upaya masih belum memenuhi dan tier 3 yang diartikan tidak ada upaya untuk mengentaskan TPPO. Akan tetapi, Miftachul tidak menyampaikan posisi mana yang pantas diberikan kepada pemerintah Indonesia.

"Kita menemukan fakta, menemukan fenomena bahwa pemerintah Indonesia justru gagal menginvestigasi, menindaklanjuti, dan menegakkan hukum di laut. Sebagaimana diklaim oleh laporan pemerintah Amerika Serikat Selain, dugaan TPPO yang melibatkan KM MUS dan Run Zeng 03, 05 itu bukan satu-satunya kasus yang terjadi di sektor perikanan," ungkapnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

suaradotcom /  🏆 28. in İD

Tppo Sektor Perikanan Dfw Indonesia

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KPPI Selidiki Banjir Impor Keramik yang Bikin Produksi Dalam Negeri MerosotKPPI Selidiki Banjir Impor Keramik yang Bikin Produksi Dalam Negeri MerosotKomite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor barang ubin keramik.
Baca lebih lajut »

KPPI mulai penyelidikan perpanjangan pengamanan impor ubin keramikKomite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard measures) terhadap impor barang ...
Baca lebih lajut »

Tiga Tersangka Sindikat Perdagangan Sisik Trenggiling di Bukittinggi Siap DisidangkanTiga Tersangka Sindikat Perdagangan Sisik Trenggiling di Bukittinggi Siap DisidangkanTrenggiling merupakan satwa dilindungi yang terancam punah. Perdagangan satwa itu merupakan pelanggaran hukum.
Baca lebih lajut »

Terungkap! Polda Lampung Tangkap Sindikat Oli Palsu AHM di TangerangTerungkap! Polda Lampung Tangkap Sindikat Oli Palsu AHM di TangerangPolda Lampung Ungkap Sindikat Peredaran Oli Palsu Merek AHM, Pelaku Diringkus di Tangerang.
Baca lebih lajut »

Polisi Ungkap Sindikat Uang Palsu di Jakbar Samarkan Lokasi Produksi Jadi Kantor Akuntan PublikPolisi Ungkap Sindikat Uang Palsu di Jakbar Samarkan Lokasi Produksi Jadi Kantor Akuntan PublikEmpat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus uang palsu tersebut.
Baca lebih lajut »

Mendag targetkan ICA-CEPA dapat selesai pada akhir tahun iniMendag targetkan ICA-CEPA dapat selesai pada akhir tahun iniMenteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menargetkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada atau Indonesia Canada Comprehensive ...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-23 11:03:09