PDIP menegaskan undangan ke Prabowo untuk hadiri kongres bukan untuk bahas koalisi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, undangan kepada Prabowo Subianto untuk menghadiri kongres partai tersebut bukan untuk membahas koalisi. Hasto menegaskan, tidak semua pertemuan harus dikait-kaitkan dengan 'bagi-bagi kursi'.
Menurut Hasto, membangun dialog lebih esensial ketimbang membicarakan tentang bagi-bagi kursi, jabatan, dan kekuasaan. Dengan dialog, kata dia, masing-masing pihak bisa mencari titik temu atas berbagai perbedaan yang ada. Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengundang Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, untuk hadir dalam kongres PDIP yang akan digelar di Bali. Undangan itu disampaikan saat Mega bertemu dengan Prabowo pada 24 Juli lalu.
Edhy melanjutkan, meskipun sebelumnya Prabowo sudah ada acara di tanggal itu, namun beliau akan mengusahakan agar hadir di kongres PDI Perjuangan. Ia berharap semuanya berjalan lancar dan bisa hadir."Sudah direncanakan kapan waktunya, dan alhamdulilah ya cair," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Undang Prabowo hadiri kongres, Hasto: Bukan bahas koalisiSekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan undangan kepada Prabowo Subianto untuk menghadiri kongres partai tersebut bukan untuk ...
Baca lebih lajut »
PDIP Undang Jokowi dan Prabowo Subianto Datangi KongresPDIP berencana menggelar Kongres V pada 8 hingga 10 Agustus mendatang.
Baca lebih lajut »
Rancangan Undang-Undang Contempt of Court Didesak untuk Disahkan
Baca lebih lajut »
India pidanakan umat Muslim pelaku cerai 'talak tiga'Parlemen India telah mengesahkan rancangan undang-undang yang mempidanakan umat Muslim pelaku cerai talak. Melalui undang-undang ini, pria yang terbukti mengucapkan talak tiga terhadap istrinya terancam dipenjara selama tiga tahun.
Baca lebih lajut »
Enam Perguruan Tinggi Belajar SPMI dan AMI ke IPB UniversityPenjaminan mutu diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.
Baca lebih lajut »
Fahri Hamzah: Kalau Darurat Begini, Presiden Bikin Perppu SajaFahri Hamzah mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. pencuriandata
Baca lebih lajut »