Undang Investor Global Bangun Hilirisasi di Tanah Air, Bahlil Jamin Percepatan Perizinan TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengundang investor global untuk ikut membangun hilirisasi di Indonesia.Saat membuka panel diskusi di Paviliun Indonesia yang digelar selama World Economic Forum 2023 di Davos, Swiss, Rabu, 18 Januari, Bahlil menegaskan fokus pemerintah Indonesia pada penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi yang berorientasi pada energi dan industri hijau.
Kebijakan ini sudah berjalan dan direncanakan nilai investasinya hingga tahun 2035 akan mencapai 545,3 miliar dolar AS.Bahlil mengakui, perjuangan Indonesia menginisiasi hilirisasi mendapatkan pertentangan luar biasa dari dunia. Namun, hilirisasi ini adalah jalan tengah untuk Indonesia berubah dari negara berkembang menuju negara maju.Ia menyampaikan bahwa Indonesia dan negara berkembang lainnya ingin menapaki anak tangga yang sama dengan negara maju.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Di WEF, Indonesia Undang Investor Global Bangun Industri HijauFokus pemerintah di WEF mengundang investor global menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi yang berorientasi pada industri hijau.
Baca lebih lajut »
World Economic Forum 2023 dan Rayuan Bahlil untuk Investor AsingTerdapat sejumlah keunggulan Indonesia dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Janji-janji insentif turut diumbar untuk meraup potensi investasi.
Baca lebih lajut »
Bahlil Sebut Tingkat Kepercayaan Investor Kian MembaikBahlil Lahadalia optimistis tingkat kepercayaan investor pada Indonesia akan semakin membaik di tahun 2023.
Baca lebih lajut »
WEF 2023 Davos: Bahlil Tegaskan Indonesia Buka Pintu Kolaborasi dengan Investor AsingBahlil Lahadalia menegaskan investor asing yang menanamkan modal di Indonesia didorong untuk aktif berkolaborasi dengan mitra lokal.
Baca lebih lajut »
MK menunda sidang lanjutan uji materi Undang-Undang PemiluKetua MK Anwar Usman menjelaskan penundaan sidang tersebut dikarenakan adanya permintaan dari DPR, agar sidang dilaksanakan secara offline. Permintaan itu disampaikan DPR ke MK melalui surat yang dikirimkan pada Senin (16/1).
Baca lebih lajut »
RUU P2SK Disahkan Jokowi Jadi Undang-Undang, Apa Saja Manfaatnya?Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi sudah mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).
Baca lebih lajut »