Serikat Pekerja Nasional (DPD FKSPN) Boyolali meminta penentuan upah minimum kabupaten (UMK) harus sesuai KHL.
Upah Minimum Provinsi 2023 ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 untuk tak lebih dari 10 persen. Dewan Perwakilan Daerah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Ketua DPD FKSPN Boyolali, Wahono, mengatakan berdasarkan survei pasar yang dilakukan oleh timnya, KHL Boyolali senilai Rp3.087.000.“Walaupun UMP naik tidak boleh lebih dari 10 persen, pengakuan kami dari KSPN tetap sesuai hasil survei yaitu Rp3.087.
“Harusnya dengan pengalaman tahun kemarin yang naik hanya kecil sekali itu saatnya pemerintah dengan Permen baru sekalian memerintahkan Dewan Pengupahan bersama BPS [Badan Pusat Statistik] untuk melakukan survei KHL untuk menghitung formula UMK,” jelas dia. Ia mengungkapkan sejak kenaikan harga BBM, dirinya harus berusaha mengerem pengeluaran sekaligus membuka usaha warung di rumahnya.“Jadi misal nanti naiknya UMK manut UMP enggak lebih dari 10 persen ya enggak cukup. Semenjak BBM itu uang saya cuma mepet banget,” kata dia saat dijumpaiSulis mengaku jarak rumah ke pabriknya sekitar 20 kilometer. Tentunya dengan kenaikan harga BBM, pengeluarannya di bidang transportasi dan kebutuhan sehari-hari lebih dari 10 persen.
Sementara itu, pekerja lain asal Ampel, Tama, 24, berharap kenaikan UMP yang tak lebih dari 10 persen tak diikuti oleh UMK Boyolali.Ia menilai jika nanti UMK Boyolali naik tak lebih dari 10 persen, maka buruh akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Serikat Pekerja Apresiasi Penetapan UMP 2023 DiundurAsosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah mengundur penetapan UMP 2023.
Baca lebih lajut »
Upah Minimum akan Mengacu PP Nomor 36 Tahun 2021, DPRD Kabupaten Bandung Tak Setuju - Pikiran-Rakyat.comDukungan diberikan DPRD Kabupaten Bandung pada Serikat Pekerja agar Upah Minimum 2023 bisa naik 15 persen.
Baca lebih lajut »
Badai PHK Landa GoTo (GOTO), Shopee, hingga Ruangguru, DPR Bakal Kawal Pencairan JKP KaryawanDPR berjanji akan mengawal hak pekerja berupa JKP bagi pekerja yang terkena PHK.
Baca lebih lajut »
Manfaat Kartu Pekerja Jakarta Akan DiperluasProgram Kartu Pekerja Jakarta diharapkan membantu pekerja ekonomi rentan menyesuaikan kebijakan upah minimum tahun 2023. Metropolitan AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Besok, 6.000 Penggembira Muktamar Boyolali Diimbau Salat Subuh di Dekat ManahanPenggembira Muktamar Muhammadiyah dari Solo sebanyak 6000-an orang diminta salat subuh di dekat Maaha
Baca lebih lajut »
Harapan PDM Boyolali untuk Muktamar Muhammadiyah: Selalu Bawa Pesan PerdamaianPimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Boyolali berharap ajang muktamar ini dapat menjadi pembawa pesan perdamaian.
Baca lebih lajut »