UMKM Dimsum di Ciputat, Tangerang Selatan, mampu memproduksi 2,2 ton dimsum per hari dengan mempekerjakan 43 orang, sebagian besar ibu rumah tangga dan remaja putri. Insentif pajak pemerintah, yaitu perpanjangan tarif PPh final 0,5% hingga akhir 2025 dan pembebasan PPh untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta, menjadi kunci keberhasilan UMKM ini. Dimsum mereka dijual seharga Rp180.000 untuk 100 potong dan telah menjangkau pelanggan dari berbagai wilayah, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Palembang, Lampung, dan Bali.
Pekerja menyelesaikan pembuatan dimsum di usaha mikro, kecil, dan menengah , Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis .
UMKM tersebut mampu memproduksi 2,2 ton dalam sehari dengan mempekerjakan sebagian besar ibu rumah tangga dan remaja putri warga sekitar. Seperti ketahui pemerintah telah menyiapkan dua insentif untuk mendorong performa UMKM. Pertama perpanjangan masa berlaku tarif Pajak Penghasilan final 0,5% hingga akhir 2025. Kedua pembebasan PPh untuk UMKM dengan omzet dibawah Rp 500 juta.
Insentif ini turut dirasakan oleh UMKM Dimsum yang awalnya hanya mempekerjakan 5 orang pada tahun 2019 tersebut. Lewat insentif pajak pemerintah, UMKM Dimsum bisa bertahan. Saat ini, UMKM tersebut mempekerjakan sebanyak 43 orang dan turut memberdayakan warga sekitar, terutama perempuan, sebagai tenaga kerjanya.
Dimsum produksi UMKM tersebut dijual seharga Rp 180.000 untuk 100 potong. Selain melayani pembeli dari wilayah Jabodetabek griya dimsum bunda imoet juga melayani pemesanan dari luar Jabodetabek seperti wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Palembang, Lampung hingga Bali.
UMKM Dimsum Insentif Pajak Pemerintah Pemberdayaan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Didorong Gencarkan Legalisasi UMKM Agar Terdapat Manfaat dari Insentif PPNPemerintah perlu menggencarkan legalisasi UMKM agar pemberian insentif terkait kenaikan PPN menjadi 12 persen berjalan efektif. Insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5 persen sepanjang 2025 diberikan kepada UMKM dan industri padat karya. UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun sepenuhnya dibebaskan dari pengenaan PPh tersebut. Meskipun para pelaku usaha informal tidak terjangkau oleh insentif PPh final tersebut, UMKM dapat menikmati penghapusan PPN terhadap komoditas bahan baku produksi seperti beras, kedelai, buah, sayur, jagung, gula, susu, ikan, udang, serta hasil ternak dan perikanan lainnya.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Didukung Legalisasi UMKM untuk Mitigasi Dampak Kenaikan PPNEisha Maghfiruha Rachbini, Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM INDEF, menekankan perlunya penguatan legalisasi UMKM untuk memastikan efektivitas insentif terkait kenaikan PPN menjadi 12 persen. Meskipun pemerintah memberikan insentif seperti perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5 persen hingga 2025, insentif tersebut tidak efektif bagi UMKM informal. Rachbini menyatakan bahwa UMKM dapat diuntungkan melalui penghapusan PPN terhadap bahan baku produksi, seperti beras, kedelai, dan gula. Ia juga menyarankan pemerintah untuk mendorong UMKM agar meningkatkan kapasitas melalui pelatihan.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Didorong Tingkatkan Legalisasi UMKMSeiring dengan kenaikan PPN menjadi 12 persen, pemerintah diharapkan dapat menggencarkan legalisasi UMKM agar insentif terkait PPh dapat berjalan efektif dan melindungi UMKM dari dampak ekonomi.
Baca lebih lajut »
Tren Fashions 2025/2026, Insentif UMKM & Inflasi 2024Berita terkini membahas tren fesyen 2025/2026, insentif UMKM dari Bank Indonesia dan Kementerian UMKM, serta inflasi 2024 yang mencapai 1,57 persen.
Baca lebih lajut »
100 hari Kementerian UMKM: Hapus utang hingga beri insentif pajakMenteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memaparkan kinerja kementeriannya selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto, ...
Baca lebih lajut »
Menteri UMKM Siapkan Rp2,5 Triliun untuk Hentikan Utang 67 Ribu UMKMPemerintah targetkan menghapus utang 1 juta UMKM senilai lebih dari Rp14 triliun. Menteri UMKM Maman Abdurrahman akan menghapus utang 67 ribu nasabah UMKM dengan total nilai sekitar Rp2,5 triliun sebagai langkah awal.
Baca lebih lajut »