Politik uang dalam Pilkada 2024 di NTT diprediksi tetap terjadi. Pengalaman Pilpres dan Pileg menjadi tolok ukuran.
dilarang, tetapi praktik itu menjadi cara termudah meraih kekuasaan. Di Nusa Tenggara Timur, ada istilah khusus soal politik uang itu, yakni uang sirih pinang. Ironisnya, masyarakat sudah telanjur terbiasa dengansehingga sebagian dari mereka justru menunggu pembagian uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Martha yang lulusan diploma tiga manajemenekonomi pembangunan ini mengatakan, korupsi dilarang undang-undang, tetapi juga sudah menjadi “gaya hidup”. Aparat penegak hukum sulit mendeteksi perbuatan itu. “Awalnya, kami tidak percaya bahwa Jokowi akan mendorong anaknya menjadi wakil presiden, ternyata itu serius dilakukan. Saya pilih anaknya dalam pilpres kemarin, tetapi kemudian menyesal dan kecewa, setelah semua harga barang naik pasca-pilpres dan pileg,” kata Martha.
Menjelang Pilkada 2024, harga berbagai bahan kebutuhan pokok berpotensi naik. Saat ini, misalnya, harga beras paling murah Rp 15.500 per kg. Apalagi saat puncak kemarau, yakni pada Agustus-September, harga beras berpotensi naik lagi sampai akhir tahun. Mereka bisa membeli rumah mewah di daerah asal dan di kota-kota besar, memiliki aset tanah beberapa bidang, dan sejumlah kendaraan mewah. Tidak ada pejabat yang menjadi miskin setelah selesai berkuasa.Sementara hasil karya mereka selama berkuasa pun tidak ada perubahan mencolok.Bahkan ada cukup banyak pejabat masuk penjara setelah selesai berkuasa.Agustina Mangu , penjual sayur dan bumbu dapur di Pasar Penfui, Kota Kupang, NTT, Senin .
Pengamat politik Universitas Nusa Cendana Kupang, John Tuba Helan, mengatakan, jika masyarakat menuntut bayaran saat memberikan suara dalam pilkada, hal bisa dimaklumi. Praktik politik uang dalam Pilpres dan Pileg 14 Februari 2024 sangat kentara atau terang-terangan dibandingkan pilkada atau pemilu sebelumnya.
Politik Politik Uang Uang Fenomena Pilkada2024
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mantan Kapolda NTT Johanis Asadoma Siap Maju jadi Cagub NTTJPNN.com : Mantan Kapolda NTT Johanis Asadoma menyatakan siap maju menjadi Cagub NTT di Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
Marak Politik Uang hingga Ongkos Politik Makin Mahal, SBY Minta Prabowo Benahi PemiluBerita Marak Politik Uang hingga Ongkos Politik Makin Mahal, SBY Minta Prabowo Benahi Pemilu terbaru hari ini 2024-03-27 20:41:31 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Di Depan Prabowo, SBY Keluhkan Ongkos Politik Kelewat Batas, Politik Uang Menjadi-jadiSBY mengatakan, melihat kondisi politik semacam ini, tidak boleh rakyat dijadikan kambing hitam. Sebab, sistem pemiluny yang harus dibenahi.
Baca lebih lajut »
Antusiasme Masyarakat Menukar Uang Baru di Layanan Kas Keliling TerpaduAntusiasme masyarakat yang hendak menukar uang baru di layanan kas keliling terpadu yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama perbankan di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024). BI mempersiapkan uang layak edar sebesar Rp 197,6 triliun untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang rupiah pada momen Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Menukarkan uang lama ke pecahan baru menjadi tradisi yang turut menyemarakkan hari raya Idul Fitri. Berbagi rezeki dengan memberikan fisik uang yang masih baru menjadi kepuasan tersendiri bagi pemberi ataupun penerimanya. Oleh sebab itu, Tak hanya baju baru, uang baru pun menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari momentum Lebaran. Tradisi ini berawal dari kebutuhan masyarakat menukarkan uang nominal kecil untuk dibagikan kepada sanak saudara di hari raya. Tak hanya ”memecahkan” uang, penukaran itu pun kini identik dengan menukarkan uang lama menjadi uang keluaran terbaru
Baca lebih lajut »
PDIP Tidak Mempersoalkan Kerja Sama Politik Tingkat Daerah untuk Mengusung Khofifah pada Pilkada 2024Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partai tidak mempersoalkan kerja sama politik tingkat daerah untuk mengusung Khofifah Indar Parawansa pada Pilkada 2024 Jawa Timur. Hasto menjelaskan bahwa politik daerah memiliki konfigurasi politik sesuai peta politik dan kultur yang ada di daerah tersebut. PDI Perjuangan tetap melakukan kerja sama dalam pelaksanaan pilkada pada Pemilu 2014 dan 2019. Hasto menegaskan bahwa dinamika politik daerah berbeda dengan tingkat nasional, namun hal tersebut tidak mengubah sikap partai.
Baca lebih lajut »
Pj. Gubernur NTT Kukuhkan Dadi Ahmad Roswandi Sebagai Kepala Perwakilan BKKBN NTTKepala BKKBN NTT diminta mulai secara bersama-sama dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah memajukan program Pembangunan Keluarga.
Baca lebih lajut »