Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menjanjikan tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai tahun 2025. Namun, realitasnya, anggaran untuk tukin dosen tidak ada karena Kementerian Keuangan tidak mengakui tukin untuk dosen, hanya bagi pegawai kementerian. Draf peraturan presiden tentang tukin dosen sedang disiapkan oleh Kemendiktisaintek.
Tangkapan layar petisi para dosen Indonesia di laman www.change.org. Dosen Indonesia digambarkan sebagai dosen super dengan banyak beban administrasi, tetapi belum fokus pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan dosen.
Sebelum mengakhiri masa jabatannya, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan Keputusan Mendikbudristek Nomor 447/P/2024 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Pemberian Besaran Tunjangan Kinerja Jabatan Fungsional Dosen di Kemendikburistek. Di lampiran tertera, jabatan asisten ahli dengan kelas jabatan 9 mendapat tunjangan kinerja Rp 5 juta per bulan; lektor Rp 8,7 juta per bulan; lektor kepala Rp 10,9 juta per bulan; dan profesor Rp 19,2 juta per bulan.
Menurut Togar, mengacu pada Kementerian Agama ataupun kementerian/lembaga lain, tukin untuk dosen tidak dibayarkan penuh. Artinya, besaran tukin yang diberikan sesuai kelas jabatan yang besarannya dikurangi/selisih dari tunjangan profesi dosen yang didapat. ”Jadi, bukandibayar tukin, tapi selisihnya karena dosen ada tunjangan profesi dosen. Untuk yang PTN BLU dan PTN badan hukum ada remunerasi,” ujarnya.
”Yang membuat macam-macam perpres ini, kan, pemerintah. Tapi, hak tukin dosen ASN Kemendiktisaintek tidak juga dibayarkan. Jika ada rancangan perpres baru dan disetujui dengan pasal selisih, ya bisa saja. Daripada tidak dibayarkan sama sekali,” kata Fatimah. “Kami berharap agar Menteri Satryo dan jajarannya menjadikan persoalan kesejahteraan dosen termasuk hal yang prioritas, karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar M Simatupang menjelaskan, tuntutan pembayaran tukin sesuai kelas jabatan untuk dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek terus ditanyakan sejak menteri pertama kali beraudiensi dengan Komisi X DPR. Sebelumnya, regulasi terkait ini sudah ada, tetapi dengan beberapa perubahan nomenklatur kementerian, kelembagaan pendidikan tinggi kini berubah menjadi di bawah Kemendiktisaintek.
”Pemerintahan yang baru nanti yang akan melanjutkan pembahasan. Intinya, kesejahteraan dosen terus diperjuangkan. Bisa saja dengan pembayaran tukin sesuai kelas jabatan atau dengan memberikan tambahan tunjangan sertifikasi dosen agar besarannya sesuai tukin jabatannya. Opsi ini masih dibahas,” kata Lukman dosen Kemendikbudristek. Petisi yang dimulai 14 Agustus 2024 oleh dosen pejuang tukin sudah ditandatangani lebih dari 3.800 dosen ASN Kemendikbudristek .
Dosen Tunjangan Kementerian Pendidikan ASN Anggaran
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
10 K/L dengan Anggaran Belanja Terbesar Tahun 2025Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh kementerian atau lembaga (K/L). Dalam acara penyerahan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi, penghematan, dan pengurangan pemborosan dalam belanja negara. Berdasarkan Lampiran III Perpres 201/2024, 10 K/L dengan anggaran belanja tertinggi pada tahun 2025 adalah Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Badan Gizi Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Keuangan.
Baca lebih lajut »
Kementerian BUMN Tunggu Proposal Pengadaan Pesawat Garuda Indonesia, Bakal Dapat PMN?Kementerian BUMN menyadari industri penerbangan saat ini belum sepenuhnya pulih. Hal ini terlihat dari jumlah pesawat yang beroperasi secara keseluruhan di Indonesia termasuk Garuda Indonesia.
Baca lebih lajut »
Baru 37 Persen ASN Kementerian PU Ikut Pelatihan Kompetensi 20 Jam Per TahunArtinya, masih kekurangan 13 persen ASN lagi untuk mengejar target tersebut pada tahun depan.
Baca lebih lajut »
45 Persen ASN Kementerian PU Diisi Generasi Milenial dan Z'Nah, di sini saya juga lihat memang sekitar 45 persen ASN di Kementerian PU ini adalah generasi Y dan Z,' kata Diana.
Baca lebih lajut »
Pengisian Jabatan ASN di Kementerian Baru Prabowo Hampir SelesaiMenteri Rini Widyantini mengungkapkan bahwa pengisian jabatan di Kementerian baru era Prabowo hampir rampung, siap beroperasi Januari 2025.
Baca lebih lajut »
Kementerian Pekerjaan Umum Meluncurkan Corporate University dan Smart ASNJPNN.com : Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meluncurkan Corporate University (Corpu) dan Smart ASN di Auditorium Kementerian PU, pada Senin (9/12) kemarin.
Baca lebih lajut »