Nusron dengan lugas menegaskan, bahwa Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi-pribadi anggota DPR
menepis pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama , Yahya Cholil Staquf yang mencurigai Pansus Angket Haji DPR RI dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU .
“Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi. Siapapun Menteri Agama atau Pejabat Publik yang ugal-ugalan menjalankan pemerintahan dan diduga melanggar undang-undang, DPR sesuai tugasnya dalam pengawasan pasti menggunakan hak konstitusionalnya, jadi akan tetap di-Pansus. Sekali lagi bukan sentimen pribadi karena kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU.” kata Nusron Wahid dalam keterangannya diterima Suara.com, Senin .
Ia menjelaskan, bahwa DPR dalam melakukan hak-nya membentuk Pansus Angket Haji pasti memiliki indikasi, data, dan landasan hukum yang kuat. Data-data tersebut nantinya akan diverifikasi dibuktikan dalam proses angket yang berjalan. “Insyaallah Pansus akan bekerja secara profesional, proporsional, kredibel dan bertanggungjawab. Pansus tidak akan bisa berbuat apa-apa, jika memang menteri agama benar dalam kebijakannya. Sebaliknya Menteri Agama juga tidak akan bisa berkelit jika memang salah. Jadi kita obyektif saja, Orang Jawa bilang; becik ketitik olo ketoro, yang benar akan terlihat dan yang jelek akan ketahuan," tambahnya.
Hak Angket Haji Pansus Angket Haji Nahdlatul Ulama PBNU
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pansus Hak Angket Haji 2024, Penyalahgunaan Visa Haji Reguler Jadi Hal Paling FatalCak Imin membeberkan hal yang paling penting untuk diusut pembentukan pansus hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 Salah satunya soal dugaan penyalahgunaan visa haji reguler
Baca lebih lajut »
Deteksi Penyelewengan Haji, DPR Bentuk Pansus Angket HajiDPR sepakat menggunakan hak angket untuk menyelidiki sejumlah dugaan penyalahgunaan dan manipulasi kuota haji.
Baca lebih lajut »
DPR: Pansus Angket Haji upayakan penyelenggaraan haji lebih baikAnggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan bahwa keberadaan Pansus bertujuan, antara lain untuk mengupayakan ...
Baca lebih lajut »
Politikus PKB: Pansus Angket Pengawasan Haji Temukan Indikasi Korupsi Penyelenggaraan Haji 2024Anggota Pansus Angket Pengawasan Haji DPR, Luluk Nur Hamidah mengaku pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji 1445 H atau 2024.
Baca lebih lajut »
Pansus Angket Haji temukan indikasi korupsi pada pengalihan kuota hajiAnggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji ...
Baca lebih lajut »
Masalah Kuota Haji, Pansus Angket Haji DPR Juga Temukan Indikasi KorupsiMenurut Luluk, Timwas Haji tidak hanya menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap undang-undang terkait pengalihan kuota haji tapi juga mencium ada persoalan korupsi.
Baca lebih lajut »