Presiden AS Donald Trump kembali menerapkan kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran, tujuannya untuk menghentikan upaya Teheran untuk memperoleh senjata nuklir. Kebijakan ini mencakup upaya untuk menurunkan ekspor minyak Iran hingga nol.
Reaktor pembangkit listri tenaga nuklir Iran di Bushehr, Iran , 27 Februari 2005. Trump mengatakan, "Bagi saya, ini sangat sederhana: Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir."Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa menerapkan kembali kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran yang mencakup upaya untuk menurunkan ekspor minyak negara itu hingga nol. Tujuannya, menghentikan upaya Teheran untuk memperoleh senjata nuklir.
Saat menandatangani memo tersebut, Trump menggambarkannya sebagai hal yang sangat sulit dan mengatakan dia ragu apakah akan mengambil langkah tersebut. Trump mengatakan dirinya terbuka terhadap kesepakatan dengan Iran dan menyatakan kesediaannya untuk berbicara dengan pemimpin Iran. Iran sedang mempercepat pengayaan uranium hingga mencapai tingkat kemurnian 60 persen, mendekati tingkat kemurnian untuk pembuatan senjata yaitu sekitar 90 persen, kata kepala pengawas nuklir PBB kepadaMemo Trump, antara lain, memerintahkan Menteri Keuangan Amerika Serikat untuk memberikan “tekanan ekonomi maksimum” terhadap Iran, termasuk sanksi, dan mekanisme penegakan hukum terhadap mereka yang melanggar sanksi yang berlaku.
Ekspor minyak Teheran menghasilkan pemasukan sebesar $53 miliar pada 2023 dan $54 miliar pada tahun sebelumnya, menurut perkiraan Administrasi Informasi Energi AS . Produksi minyak Iran pada 2024 berada pada level tertinggi sejak 2018, berdasarkan data Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Pada masa pemerintahannya yang pertama, Trump telah mengakibatkan ekspor minyak Iran anjlok hingga nyaris tak ada setelah kembali menerapkan sanksi.
IRAN AS SENJATA NUKLIR SANKSI EKSPOR MINYAK
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Trump Kembali Ke Kuasa: Kebijakan Provokatif Dan Dampak GlobalDonald Trump kembali memimpin Amerika Serikat dengan gaya kepemimpinan yang khas, provokatif, dan penuh kontroversi. Kebijakan luar negeri Trump yang berfokus pada kepentingan nasional dan proteksionisme, memicu reaksi global dan mengancam hubungan trans-Atlantik.
Baca lebih lajut »
Emas Kembali Cetak ATH Tersengat Kebijakan Tarif Donald Trump, Saham Apa Saja yang Bakal Berkilau?Analis Stockbit Sekuritas, Hendriko Gani menuturkan, penguatan harga emas akan menjadi katalis untuk emiten produsen emas.
Baca lebih lajut »
Iran Harapkan Pendekatan Trump yang Lebih Realistis, Kritik Kebijakan BidenIran menyatakan harapannya akan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Donald Trump yang akan lebih realistis dan menghormati kepentingan negara-negara di Timur Tengah. Kritik terhadap pemerintahan Joe Biden karena dukungan terhadap Israel dan kegagalan dalam menghidupkan kembali kesepakatan nuklir juga disampaikan.
Baca lebih lajut »
Utusan Trump untuk Ukraina: Dunia Perlu Kembali Beri Tekanan Penuh pada IranKeith Kellogg meyakini bahwa ada peluang 'untuk mengubah Iran menjadi lebih baik' tetapi peluang ini tidak akan bertahan selamanya.
Baca lebih lajut »
Kebijakan Penjualan LPG 3 Kg Tak Kebijakan Presiden, Prabowo Minta Pengecer Dijadikan Sub PangkalanKetua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa kebijakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kilogram (Kg) bukan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto. Dasco mengatakan bahwa Presiden Prabowo turun tangan dan menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar memperbolehkan kembali penjualan LPG 3 kg oleh pengecer. Dia juga menegaskan bahwa stok gas LPG 3 kg saat ini aman dan tidak ada lagi kelangkaan.
Baca lebih lajut »
FINI: Kebijakan DHE Perlu Ditinjau Kembali, Dampaknya Berpotensi Mencegah Investasi di Sektor NikelForum Industri Nikel Indonesia (FINI) menggelar pertemuan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk menyampaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi para pelaku industri nikel, khususnya terkait implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE). FINI menilai PP DHE perlu ditinjau kembali karena berpotensi menimbulkan risiko likuiditas, menurunnya daya saing, serta kerugian sosial-ekonomi. Selain itu, FINI menyatakan bahwa kebijakan DHE dapat menghambat investasi dan operasional perusahaan.
Baca lebih lajut »