Pemerintah di bawah kendali Presiden Jokowi berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli mendatang. IuranBpjsKesehatan
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi meminta tolong kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan mulai 1 Juli mendatang. Wakil rakyat dapil Jawa Barat VI yang meliputi Kota Depok dan Bekasi, ini mengatakan keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah Pandemi Covid-19 yang dituangkan dalam Perpres 64/2020 sangat tidak tepat.
Tolonglah pemerintah, lihatlah dengan mata hati kondisi rakyat saat ini," ucap Intan dalam keterangannya, Senin . Politikus PAN itu meminta pemerintah melihat kondisi rakyat di mana banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian, tetapi harus dibebani kenaikan iuran yang signifikan. Baik peserta iuran mandiri juga penerima upah. Intan menyebutkan, masyarakat saat ini terbebani dengan berbagai iuran, antara lain 4 jenis iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPJS Kesehatan Telusuri Kasus Pembuangan KIS di Jepara |Republika OnlineSejumlah Kartu Indonesia Sehat (KIS) ditemukan di tempat pembuangan sampah di Jepara.
Baca lebih lajut »
Banyak Peserta Turun Kelas, BPJS Kesehatan Harus Antisipasi Kurangnya PemasukanBPJS Kesehatan perlu melakukan upaya mitigasi untuk mengantisipasi fenomena turun kelas ini. Sebab ini membuat penerimaan BPJS Kesehatan berkurang.
Baca lebih lajut »
Surat: Potensi Kerugian BPJS KesehatanKritik dari Kementerian Keuangan soal laporan investigasi BPJS Kesehatan dan kekecewaan pembaca atas layanan Tiki.
Baca lebih lajut »
BPJS Palembang Sediakan Alat Rapid Test Antigen di Muba |Republika OnlineRapid test antigen memikili tingkat akurasi yang tinggi
Baca lebih lajut »
New BPJS, Penerapan Kelas Tunggal Hingga Skema Pelayanan DasarKebijakan ini diharapkan bisa menekan defisit BPJS yang tahun ini diperkirakan bisa mencapai Rp 32 triliun.
Baca lebih lajut »
Menuju Layanan Kesehatan tanpa Kelas - Berita Utama - koran.tempo.coPemerintah menargetkan sistem kelas tunggal BPJS Kesehatan berlaku paling lambat Desember 2020.
Baca lebih lajut »