JPNN.com : Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi Mukri Friatna berharap DPR tidak mengikuti jejak Mulyono dengan memberikan izin tambang ke kampus.
jpnn.com, JAKARTA - Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi Mukri Friatna menyebut pihaknya menolak wacana perguruan tinggi diberikan hak mengelola tambang seperti tertuang dalam Revisi Undang-Undang Minerba.Hal demikian dikatakan Mukri saat hadir dalam rapat pleno dengan Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta , Kamis .
Baca Juga:Mukri mengatakan pemikiran intelektual kampus bakal tercemar menyikapi kehidupan berbangsa, jika universitas diberi izin mengelola tambang. "Jika mereka, tempat kita bertanya tentang intelektualitas, diceburkan, bagaimana dia akan kemudian menjadi bersih ketika menyampaikan pikiran," ujar dia, Kamis.Baca Juga:Parlemen, kata dia, jangan sampai mengesahkan aturan soal kampus bisa mengelola tambang di Indonesia.
"Saya kira bapak dan ibu yang terhormat di DPR berhentilah mengikuti jejak kejahatan Mulyono. Dia yang mengacurkan Republik ini," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Murka usai Kampus Diusulkan Kelola Tambang, WALHI Kritik Telak DPR: Jangan Ikuti Jejak Kejahatan Mulyono!'...Saya kira bapak, ibu yang terhormat di DPR berhentilah mengikuti jejak kejahatan Mulyono...'
Baca lebih lajut »
Komisi XI DPR Sebut DPR Tidak Terlibat Korupsi Dana CSR Bank IndonesiaUsai diperiksa KPK Satori dari Fraksi NasDem (anggota Komisi XI DPR RI) menyebut Komisi XI DPR RI juga diduga terlibat dalam korupsi dana CSR BI.
Baca lebih lajut »
MA Tolak Kasasi PT Sritex, DPR RI Desak Pemerintah Selamatkan KaryawanPutusan pailit PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang dan ditolak Mahkamah Agung (MA) menjadi sorotan. Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk mengambil langkah menyelamatkan karyawan Sritex yang berjumlah lebih dari 50.000 orang.
Baca lebih lajut »
PN Jaksel Tolak Gugatan Anggota DPR Achmad Ghufron Sirodj Atas Pemecatan dari PKBPengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan Anggota DPR RI Achmad Ghufron Sirodj terhadap Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait permintaan ganti rugi dan penyitaan kantor PKB. Hakim menyatakan kasus ini sebagai persoalan internal partai dan masuk dalam wewenang Mahkamah Partai.
Baca lebih lajut »
BEM SI Tolak Pembubaran Paksa di Aksi Tolak PPNBEM SI menggelar aksi menolak PPN 12 persen di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa aksi menolak pembubaran paksa oleh polisi dan bertahan hingga polisi menggunakan water cannon dan tameng.
Baca lebih lajut »
KPK Sita Dokumen, Periksa Sekjen DPR RI dalam Kasus Pengadaan Rumah Dinas Anggota DPRKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar terkait dugaan korupsi dalam pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020.
Baca lebih lajut »