'Kalau ini dibuat dengan konsep sukarela, kami tidak ada masalah, jadi kita bukan menolak UU dan PP-nya,' kata Shinta.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani /Foto: Shafira Cendra Arini/detikcomKetua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani menyuarakan protes atas iuran Tabungan Perumahan Rakyat kepada pengusaha dan pekerja. Menurutnya, seharusnya iuran tersebut tidak bersifat wajib melainkan sukarela.
"Kita bukan menggagalkan ya, sekali lagi ini kita coba merevisi dengan apa yang ada. Yang kita tolak itu adalah pembebanan iuran kepada kami, secara paksa, wajib, bukan sukarela. Kalau ini dibuat dengan konsep sukarela, kami tidak ada masalah, jadi kita bukan menolak UU dan PP-nya," kata Shinta di Kantor Apindo, Jakarta Selatan, Jumat .
"Jadi konsep sebenarnya penyediaan rumahan JHT itu sebenarnya bagus. Cuman mengapa kita harus dibebankan tambahan iuran lagi? Padahal saat ini juga sudah ada untuk siapan melalui JHT ini, program MLT. Jadi ini yang sebenarnya mendorong kami menyikapi bahwa pada prinsipnya, kami ini bukannya against Tapera, tapi dari sisi iuran yang harus ditambahkan dan dibayarkan kembali," jelasnya.
Di samping itu, Shinta juga merasa pengusaha ataupun buruh kurang dilibatkan dan disosialisasikan sebelum kebijakan tersebut resmi ditetapkan. Hal inilah yang menurutnya membuat banyak ketidaksesuaian dengan kebutuhan di lapangan. Karena itulah, ia akan mengajukan judicial review agar aturan Tapera ini bisa ditinjau kembali.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Iuran Tapera Ditolak Pengusaha-Pekerja, Pemerintah Mau Evaluasi?Pengusaha hingga pekerja memprotes Kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diprotes pengusaha hingga pekerja.
Baca lebih lajut »
Pengusaha-Pekerja Tolak Iuran Tapera, Begini Kata AirlanggaMenko Perekonomian Airlangga menanggapi banyaknya protes dari kalangan pengusaha hingga pekerja terkait iuran Tapera.
Baca lebih lajut »
Tolak Iuran Tapera, Pengusaha Ungkap Biaya Perumahan Karyawan Swasta Bisa Pakai Program di BPJS KetenagakerjaanAsosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) secara tegas menolak pemberlakuan aturan baru Pemerintah yang mewajibkan iuran Tapera.
Baca lebih lajut »
Apindo Tolak Iuran Tapera: Jadi Beban Baru Pekerja dan PengusahaAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan pemotongan gaji bagi para pekerja swasta maupun ASN/PNS sebesar 3 persen untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memberatkan perusahaan. Selain itu, pemangkasan gaji karyawan tersebut juga akan membebani pekerja.
Baca lebih lajut »
Tolak Iuran Tapera, Pengusaha: Sudah Ada di Program BPJS!Apindo menolak program Tapera, selain menambah beban pengusaha dan pekerja, program ini sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan.
Baca lebih lajut »
Tolak Iuran Tapera, Pengusaha Kirim Surat ke JokowiAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Baca lebih lajut »