Pemerintah baru saja mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025
Foto: Direktur Utama PLN , Darmawan Prasodjo saat Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan di Kantor Menkoperekonomian, Jakarta, Senin . . Salah satu kebijakan yang diumumkan yaitu terkait pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas listrik dan air.
Sri Mulyani menyebut, pembebasan PPN atas listrik pada 2025 mencapai Rp 12,1 triliun, kecuali pelanggan golongan rumah tangga dengan daya 6.600 Volt Ampere ke atas.Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, pembebasan PPN atas listrik tersebut berlaku untuk 99,5% pelanggan listrik perseroan. Pasalnya, pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 6.600 VA masih mendominasi yakni mencapai 84 juta pelanggan PLN.
"Pertama adalah kami hargai PPN dikenakan pada 400 ribu pelanggan PLN dayanya adalah 6.600 Watt ke atas, 84 juta pelanggan maka bebas PPN tarif listrik 99,5%, sedangkan PPN untuk listrik hanya 0,5% pelanggan rumah tangga kami atau pelanggan terkaya," ungkap Darmawan saat konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin .
Darmawan menyebut, diskon 50% tarif listrik ini berlaku pada 81,4 juta pelanggan listrik PLN, terdiri dari 24,6 juta pelanggan listrik 450 Watt, 38 juta pelanggan 900 Watt, 14,1 juta pelanggan 1.300 Watt, dan 4,6 juta pelanggan 2.200 Watt."Ini berkah untuk daya beli masyarakat. Kami siap menjalankan berkah ini. Tentu untuk pelanggan pra bayar kami otomatis menyesuaikan misal 100 ribu untuk kWh tertentu, jadi hanya separuhnya.
Listrik Ppn Tarif Listrik Diskon Listrik Ppn Listrik Sri Mulyani Indrawati
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah putuskan guru PPPK bisa mengajar di sekolah swasta di 2025Pemerintah telah memutuskan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat mengajar di sekolah swasta mulai tahun 2025 sebagai upaya ...
Baca lebih lajut »
Pemerintah Kota Cilegon Menyambut Penandatanganan PKS Dengan Pemerintah Provinsi BantenPemerintah Kota Cilegon menyambut penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Banten dengan kabupaten/kota se-Banten untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan sinergi daerah dalam sektor pendapatan.
Baca lebih lajut »
Inikah Penyebab Pemerintah 'Ngebet' Naikan PPN Jadi 12%?Anny Ratnawati menduga pemerintah butuh tambahan penerimaan pajak untuk membiayai program-program pemerintah baru.
Baca lebih lajut »
Tak Hanya Baim Wong, Paula Verhoeven Juga Minta Izin ke Pihak Ini sebelum BerhijabPaula Verhoeven singgung soal izin sebelum putuskan untuk berhijab.
Baca lebih lajut »
Kebijakan Pemerintah Menaikkan Gaji Guru Masih MultitafsirKebijakan pemerintah untuk meningkatkan gaji guru membutuhkan klarifikasi Pasalnya hal yang dinyatakan pemerintah dianggap masih multitafsir
Baca lebih lajut »
Putuskan Rujuk dengan Pedagang Singkong, Pinkan Mambo: Kok Tambah Ganteng YaPinkan Mambo putuskan rujuk dengan Arya Khan setelah sebulan cerai
Baca lebih lajut »