Dalam struktur Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, tidak terlihat posisi TNI-Polri. Istana menjelaskan bahwa peran TNI-Polri sudah jelas dan bisa langsung bergerak ketika dimintai bantuan.
KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengungkapkan tidak adanya keterlibatan TNI dan Polri dalam struktur Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, lantaran sudah memiliki peran yang jelas.
Terutama, dalam menghadapi berbagai ancaman sebagaimana diatur Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 dan UU Polri Nomor 2 Tahun 2002. "TNI dan Polri di dalam UU sudah jelas. TNI bisa menjalankan operasi militer selain perang. Jadi mau masuk atau tidak, begitu TNI diminta bantuan, mereka otomatis bergerak,” jelas Moeldoko, Kamis .“Polisi juga demikian. Tugas dan fungsi itu melekat pada berbagai peran negara untuk mengatasu situasi," imbuhnya."Kalau penggunaannya untuk penyelesaian sektor kesehatan, satgas Pak Doni bisa meminta bantuan TNI-Polri.
Dalam komite tersebut, Kepala BNPB Doni Monardo ditugaskan sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19. Sementara itu, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional dijabat Wakil Menteri BUMN, Budi Gunawan Sadikin.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tingkat Kepercayaan Publik terhadap TNI-Polri Meningkat di Tengah Pandemi : Okezone NasionalTingkat Kepercayaan Publik terhadap TNI-Polri Meningkat di Tengah Pandemi TauCepatTanpaBatas BeritaTerkini Berita News BeritaNasional .
Baca lebih lajut »
Polri dan TNI Jaga Sidang Hak Menyatakan Pendapat DPRD JemberSekitar 1.000 personel gabungan Polri dan TNI mengamankan pelaksanaan sidang Hak Menyatakan Pendapat DPRD Jember, Jawa Timur, Rabu 22 Juli 2020. polri TNI DPRD Jember JawaTimur
Baca lebih lajut »
5 Informasi Penting soal Pembayaran Gaji ke-13 PNS, TNI, PolriBerikut ini poin-poin penting pernyataan Menkeu Sri Mulyani soal pembayaran gaji ke-13 PNS, TNI, dan Polri. Gajike-13
Baca lebih lajut »
Publik Lebih Percaya TNI-Polri KPK Koreksi InternalPeneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana menilai turunnya citra KPK tidak lepas dari faktor kepemimpinan dan dampak revisi Undang-Undang KPK.
Baca lebih lajut »