TKN Sebut BPN Salah Paham Soal Sumbangan Dana Kampanye Jokowi

TKN menilai, BPN salah paham membaca laporan dana kampanye Jokowi-Ma'ruf.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani angkat bicara terkait BPN Prabowo-Sandi yang mempersoalkan kejanggalan dana sumbangan dalam laporan dana kampanye capres petahana. Menurutnya, BPN hanya salah paham atau misleading.

Dia menyayangkan tim hukum BPN yang dipimpin oleh Bambang Widjojanto bisa mempersoalkan hal seperti itu. Padahal, lanjut Arsul, lembaga independen Indonesia Corruption Watch tidak pernah mempersalahkan dana kampanye Jokowi. "Ini barangkali kalau saya boleh menyentil ya, temen-temen tim hukum paslon 02 khususnya Mas BW ini rajin banget nih kalau ngorek-ngorek soal seperti itu, tapi lupa dia bahwa ada juga dulu persoalan misalnya kardus. Kardus durian dan lain sebagainya. Nah kalau kami ini mau jahil, mau bikin ribut terus, kami angkat juga sebetulnya itu bisa, tapi toh kita nganggep pemilu ini sudah selesai," tandasnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

TKN Siap Mentahkan Dalil Tim Hukum BPNSidang perdana sengketa pemilihan presiden di MK akan digelar pada 14 Juni mendatang.
Baca lebih lajut »

Denny Enggan Respons TKN Soal Statusnya di BPN'Biarin aja kami diserang, enggak apa-apa, bos. Saya enggak ada masalah,' kata Denny.
Baca lebih lajut »

Fadli Zon Dorong TGPF Rusuh 22 Mei, TKN Sebut Upaya Intervensi HukumTim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menilai pembentukan TGPF itu sebagai upaya intervensi hukum. Berikut penuturan lengkapnya: TGPF TKNJokowiMaruf
Baca lebih lajut »

Debat TKN vs BPN Soal Posisi Ma'ruf di Bank SyariahDebat sengit antara TKN Jokowi dengan BPN Prabowo terkait posisi Ma'ruf sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah terjadi. Seperti apa cerita lengkapnya?
Baca lebih lajut »

Minta MK Diskualifikasi Ma'ruf Amin, TKN Jokowi Desak Tim Prabowo-Sandi Baca UU BUMNTim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf membantah bahwa calon wakil presiden Ma’ruf Amin merupakan pejabat badan usaha milik negara (BUMN).
Baca lebih lajut »

BPN Prabowo Sebut Vonis Ahmad Dhani Tidak Adil Karena Korban PersekusiBPN Prabowo-Sandiaga menyebut vonis terhadap musisi Ahmad Dhani oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tidak adil.
Baca lebih lajut »