Mantan Kapolri ini juga mengaku kerap melihat banyak pemborosan yang dilakukan pemerintah daerah, tapi tidak bisa ditegur oleh aparat penegak hukum.
JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta, seluruh pimpinan kementerian dan lembaga ikut berperan serta mendukung penuh pencegahan korupsi di sektor keuangan negara. Menurut Tito, upaya pencegahan korupsi dianggap penting dalam menyelematkan keuangan negara dari praktik korupsi.
“Inilah policy atau kebijakan dari kepala daerah dan mereka memiliki kewenangan untuk itu, membuat jalan lebarnya 10, 20, itu suka-suka dia, sesuai dengan visi politiknya, janji kampanye dan lain-lain. Tapi APIP di situ bisa masuk, bahwa itu akan terjadi pemborosan,” tegas Tito. Baca juga:Mendagri Tito Karnavian Memilih Tak BermedsosIa mengungkapkan, adanya aksi tersebut diharapkan terjadi integritas perencanaan dan penganggaran keuangan dari daerah dan pusat terkait pengentasan kemiskinan ekstrem, salah satunya program stunting.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rekam Jejak Tito Karnavian, Mendagri yang Curhat Jadi Target Utama Teroris 1999Tito Karnavian baru-baru ini menceritakan tentang dirinya yang jaditarget utama teroris 1999 bersama Wiranto.
Baca lebih lajut »
Begini Cara Para Petani Padi Curhat ke Jokowi Soal Pupuk MahalPara petani menyampaikan aspirasinya karena kesulitan dalam mendapatkan pupuk, yang dinilai ...
Baca lebih lajut »
Pak Wali Kota Surabaya, Ini Ada Petugas Puskesmas Curhat Soal TPPAparatur sipil negara Pemkot Surabaya berharap segera ada kejelasan soal pencairan tambahan penghasilan pegawai
Baca lebih lajut »
Curhat Soal Dugaan Pungutan di Sekolah Negeri di Bandung, Soleh Solihun: Biaya Operasional Belum TercukupiCurhat Soal Dugaan Pungutan di Sekolah Negeri di Bandung, solehsolihun : Biaya Operasional Belum Tercukupi . Selengkapnya di PikiranRakyat PRMN SolehSolihun sekolah
Baca lebih lajut »
Moeldoko Bilang Istana Tak akan Intervensi Proses Hukum soal Tunda Pemilu 2024'Presiden tidak ada intervensi, karena pemilu itu urusan KPU, lembaga independen yang dihormati,' ujar Moeldoko.
Baca lebih lajut »
Partai Prima Buka Suara soal Gugatan Pemilu 2024 Ditunda, Singgung soal Dugaan Kecurangan KPU - Tribunnews.comPartai Prima buka suara terkait gugatan Pemilu 2024 yang diajukan ke PN Jakarta Pusat, Menilai KPU lakukan kecurangan PartaiPrima PNJakartaPusat KPU
Baca lebih lajut »