'Bagi para PMI maupun pelaku perjalananan luar negeri, diharapkan melakukan karantina selama 10 hari sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan,' ujar Suharyanto.
KETUA Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto melakukan peninjauan pelaksanaan alur kedatangan dari luar negeri di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat .
"Bagi para PMI maupun pelaku perjalananan luar negeri, diharapkan melakukan karantina selama 10 hari sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan," ujar Suharyanto. Sementara itu, pengembangan teknologi untuk mendukung karantina ini juga terus dikembangkan agar mempermudah alur proses karantina.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PMI Gandeng Dukcapil DKI Integrasi Data NIK dan Golongan Darah Warga | merdeka.comRustam menjelaskan kadang kala petugas PMI kesulitan ketika menolong masyarakat yang mengalami kecelakaan dan membutuhkan darah secara darurat.
Baca lebih lajut »
Tujuh jenazah PMI NTB korban kapal tenggelam dipulangkan dari MalaysiaUnit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Nusa Tenggara Barat memastikan 11 jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) korban ...
Baca lebih lajut »
PMI DKI-Dukcapil Integrasikan Data Kependudukan dan Golongan Darah WargaIntegrasi data ini akan memudahkan PMI untuk mengetahui golongan darah warga berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Baca lebih lajut »
KJRI Siapkan Pemulangan Jenazah PMI yang Tenggelam di JohorKonsulat Jenderal RI di Johor Bahru tengah menyiapkan pemulangan enam jenazah pekerja migran yang tewas dalam kecelakaan kapal di perairan Malaysia. Pemulangan jenazah ke daerah asal akan dilakukan melalui Batam. Nusantara AdadiKompas panduwiyoga
Baca lebih lajut »
Lembaran Buram PMI Tak Kunjung BerakhirMeskipun menjadi 'pahlawan devisa', Pekerja Migran Indonesia belum mendapat perhatian optimal dari negara. Pengawasan pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri secara ilegal masih menjadi tantangan. Dikbud AdadiKompas
Baca lebih lajut »