Timang-timang Setuju atau Tolak, DPR-Pemerintah Undang Pakar Bahas Perppu Cipta Kerja

Indonesia Berita Berita

Timang-timang Setuju atau Tolak, DPR-Pemerintah Undang Pakar Bahas Perppu Cipta Kerja
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 suaradotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 15 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 9%
  • Publisher: 53%

Baleg DPR bersama pemerintah membahas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Suara.com - Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah membahas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pembahasan itu dilakukan untuk memutuskan kemungkinan nantinya DPR akan menyetujui atau menolak Perppu terkait

"Tadi pak menteri sudah menjelaskan ada tiga faktor, pertama adalah alasan domestik nasional untuk kepentingan nasional. Kedua pasca putusan MK. Ketiga menyangkut soal persoalan global geopolitik kita," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengulang perkataan Airlangga, Selasa .

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

suaradotcom /  🏆 28. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pembahasan Perppu Cipta Kerja di DPR Dikhawatirkan Hanya FormalitasTiga hari tersisa hingga akhir masa sidang, DPR belum juga memproses persetujuan Perppu Cipta Kerja. Ada pakar yang berpendapat proses itu bisa dilanjutkan di masa sidang berikutnya. Ada juga yang berpendapat sebaliknya. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »

Perppu Cipta Kerja Dinilai Permudah Sertifikasi Halal UMKM |Republika OnlinePerppu Cipta Kerja Dinilai Permudah Sertifikasi Halal UMKM |Republika OnlineSertifikat halal bagi pelaku UMKM dapat mendukung Indonesia menjadi pemain utama.
Baca lebih lajut »

Perppu Cipta Kerja Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Iklim InvestasiPerppu Cipta Kerja Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Iklim InvestasiPerppu Cipta Kerja diterbitkan untuk mengantisipasi ketidakpastian dari sisi investasi karena Mahkamah Konstitusi menyatakan UU CK inkonstitusional bersyarat.
Baca lebih lajut »

Surya Darmadi Dinilai Pantas Dimiskinkan |Republika OnlineSurya Darmadi Dinilai Pantas Dimiskinkan |Republika OnlineSurya Darmadi diprediksi bakal berlindung dibalik Perppu Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »

DPR Panggil Erick Thohir, Korek Kinerja dan Rencana Kerja BUMNDPR Panggil Erick Thohir, Korek Kinerja dan Rencana Kerja BUMNKomisi VI DPR memanggil Menteri BUMN Erick Thohir. Pemanggilan ini dilakukan dalam rangka melakukan rapat soal kinerja dan rencana kerja BUMN.
Baca lebih lajut »

DPR Dukung Upaya Pemerintah Tindak Lanjut SOP Rekalibrasi Tenaga Kerja 2.0DPR Dukung Upaya Pemerintah Tindak Lanjut SOP Rekalibrasi Tenaga Kerja 2.0Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin mendukung upaya pemerintah terhadap tindak lanjut MOU terhadap Malaysia terkait Pekerja Migran Indonesia.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-27 10:38:41