Gugatan pembatalan Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diterima dan segera disidangkan. Tim Hukum DPP PDIP minta KPU
Gugatan pembatalan Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara diterima dan segera disidangkan. Tim Hukum DPP PDIP minta KPU menunda penetapan Paslon Prabowo-Gibran yang diagendakan Rabu besok ."Saya harus tegaskan, sidang putusan di PTUN hari ini dipimpin Ketua PTUN Jakarta.
Masih menurut Gayus, gugatan yang diajukan terkait langkah KPU yang dinilai melawan hukum, karena menerima Gibran sebagai calon wakil presiden. "Itu yang kami inginkan, supaya jangan ada justice delay. Jadi keadilan yang terlambat kalau buru-buru ditetapkan. Beri kesempatan hukum untuk menentukan, apakah penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan sudah patut memutuskan atau menetapkan," paparnya.
PTUN Gugatan Pilpres Gayus Lumbuun
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tim Hukum Prabowo-Gibran: Kalau Kita Minta Panggil Megawati, Bagaimana?Tim Hukum Prabowo-Gibran minta Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati dihadirkan di sidang MK.
Baca lebih lajut »
Gugatan Disidangkan di PTUN, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-GibranJPNN.com : Tim Hukum DPP PDIP meminta KPU RI agar menunda penetapan paslon nomor urut dua di Pilpres yang diagendakan pada Rabu (24/4) besok.
Baca lebih lajut »
Tim AMIN Minta MK Panggil 4 Menteri, Tim 02 Balas Minta MegawatiKuasa hukum AMIN Ari Yusuf Amir meminta MK untuk menghadirkan empat menteri sebagai saksi dalam sidang PHPU atau sengketa Pilpres 2024.
Baca lebih lajut »
Tim Hukum PDIP Gugat KPU Imbas Terima Gibran bin Jokowi Jadi CawapresJPNN.com : Tim hukum PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) imbas terima Gibran bin Jokowi menjadi cawapres.
Baca lebih lajut »
Tanggapi Gugatan Ganjar-Mahfud, Tim Hukum Prabowo-Gibran Singgung Pencalonan Gibran di Solo Didukung PDIP'Dukungan terhadap pencalonan Gibran sehingga dapat maju menjadi calon wali kota pada Pilkada Surakarta 2020 bukanlah berasal dari Presiden Jokowi,' klaim Fahri.
Baca lebih lajut »
PDIP Gugat KPU ke PTUN, Minta Hasil Penetapan Capres-Cawapres Dicabut: Perbuatan Melanggar HukumBerita PDIP Gugat KPU ke PTUN, Minta Hasil Penetapan Capres-Cawapres Dicabut: Perbuatan Melanggar Hukum terbaru hari ini 2024-04-02 16:02:05 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »