Tiga anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 divonis selama empat tahun penjara karena dinilai terbukti menerima suap "uang ketok" dari ...
Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman pencabutan hak politik ketiga terdakwa.Jakarta - Tiga anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 divonis selama empat tahun penjara karena dinilai terbukti menerima suap "uang ketok" dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
Vonis itu sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK untuk Restu Kurniawan Sarumaha dan John Hugo Silalahi divonis penjara selama 4 tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan namun lebih rendah untuk Washington Pane yang dituntut selama 5 tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.
Ketiganya juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar suap yang masing-masing mereka terima. Uang suap itu digunakan untuk pertama, pengesahan terhadap LPJB Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sumut tahun anggaran 2012. Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014 Kamaluddin Harahap meminta kompensasi yang disebut "uang ketok" kepada Sekretaris Daerah Nurdin Lubis sebesar Rp1,55 miliar untuk seluruh anggota DPRD Sumut.
Pembagiannya adalah anggota DPRD masing-masing mendapat bagian sebear Rp15 juta; anggota badan anggaran mendapat tambahan sebesar Rp10 juta; sekretaris fraksi mendapat sebesar Rp10 juta; ketua fraski mendapat tambahan Rp15 juta; wakil Ketua DPRD mendapat tambahan Rp50 juta; dan ketua DPRD mendapat tambahan Rp150 juta.
Pembagiannya melalui bendahara dewan yaitu Muhammad Alinafiah agar seolah-olah anggota DPRD provinsi Sumut mengambil gaji dan honor lain setiap bulannya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Seorang anggota DPRD Sumut dituntut 5 tahun penjaraJaksa penuntut umum KPK menuntut anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Bulan Bintang Ferry Suando Tanuray Kaban dengan hukuman 5 tahun ...
Baca lebih lajut »
Pelindo IV siapkan tiga garbarata pada tiga pelabuhan, servis pemudikPT Pelindo IV menyiapkan tiga garbarata masing-masing di Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Sorong, dan Pelabuhan Balikpapan untuk menyambut arus mudik Lebaran ...
Baca lebih lajut »
DPRD Jabar sambut baik pemindahan penerbangan ke Bandara KertajatiDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyambut baik keputusan pemerintah untuk memindahkan penerbangan non-Jawa dari Bandara Husein ...
Baca lebih lajut »
Raperda Depok Kota Religius Ditolak DPRD karena Diskriminatif dan Intoleransi : Okezone NewsRaperda dikhawatirkan dapat menimbulkan intoleransi dan berpotensi diskriminatif terhadap umat beragama jika disahkan menjadi produk hukum - Megapolitan - Okezone News
Baca lebih lajut »
PKS pastikan rebut kursi pimpinan DPRD BengkalisPartai Keadilan Sejahtera (PKS) dipastikan merebut kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Riau setelah dipastikan memperoleh ...
Baca lebih lajut »
54 Wajah Baru DPRD Sulsel Diprediksi Persulit Nurdin Abdullah54 Wajah-wajah baru anggota DPRD Sulsel untuk periode 2019-2024 diprediksi akan menyulitkan pemerintahan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman. Komite Pemantau
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD Kobar: Sekda yang Baru Harus Bisa Beradaptasi dengan BirokrasiBupati Kotawaringin Barat (Kobar) Nurhidayah telah melantik sekretaris daerah (sekda) Kobar definitif di Aula Kantor Bupati,...
Baca lebih lajut »
Siswa Kritis tak Diluluskan Sekolah, Ini Kata Wakil DPRD NTBSekolah diminta memakai pendekatan humanistik untuk siswa yang dinilai indisipliner
Baca lebih lajut »
PKS Kuasai Kursi DPRD Kota DepokDari 50 kursi yang tersedia, PKS meraih 12 kursi. Di posisi kedua, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperoleh 10 kursi.
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD Ciamis: Daripada Ikut People Power 22 Mei 2019 Mending Tonton Power RangersNanang mengatakan, people power yang sesungguhnya sudah terjadi 17 April kemarin, bukan yang 22 Mei 2019. 22Mei2019
Baca lebih lajut »
DPRD Palangka Raya: Masyarakat tak perlu terlibat 'people power'Ketua DPRD Kota Palangka Raya,Kalimantan Tengah, Sigit K Yunianto menyarankan kepada masyarakat yang berada di daerah itu agar tak terlibat aksi &39;people ...
Baca lebih lajut »