Keberadaan politik dinasti dinilai akan mengurangi kualitas demokrasi. Terutama di ajang Pemilu tingkat daerah
Themis Indonesia Law Firm menemukan ada sebanyak 35 daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, dan kota, yang berpotensi menjadi lokasi atau ajang praktik
"Itu akan mereduksi demokrasi dalam kontestasi pemilihan di tingkat lokal," kata peneliti Themis Indonesia Law Firm, Hemi Lavour, dalam acara diskusi publik di Jakarta, Selasa . Temuan dari Themis Indonesia Law Firm menyebutkan, ada tiga partai politik yang paling sering beri dukungan terhadap pasangan calon dari politik dinasti.
Partai-partai politik tersebut juga berencana untuk kembali berkoalisi pada Pilkada serentak 2024 di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan nama KIM Plus.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tiga Parpol Ini Disebut Jadi Pelopor Politik Dinasti, Semuanya Pendukung Anak JokowiThemis Indonesia Law Firm menemukan ada 35 daerah berpotensi menjadi lokasi praktik politik dinasti
Baca lebih lajut »
Tingkatkan Literasi Baca-Tulis di Tanah Papua, KBF Indonesia dan Pertamina Adakan PelatihanTingkat buta huruf di daerah-daerah terluar Indonesia masih sangat tinggi.
Baca lebih lajut »
Pemprov Jakarta Raih Opini WTP, BPK Temukan 5 Persoalan Keuangan DaerahPemprov Jakarta telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk ketujuh kalinya.
Baca lebih lajut »
Kementerian ESDM Temukan Daerah Kaya SDA Justru Warganya Masih MiskinStaf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, M Idris F Sihite menemukan, warga beberapa daerah justru hidupnya masih miskin, padahal daerah itu subur akan SDA-ny
Baca lebih lajut »
Kepala Daerah Dikumpulin di IKN, Jokowi: Kebijakan Daerah Harus Sejalan dengan Pemerintah PusatPresiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada seluruh Kepala Daerah Indonesia di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur p
Baca lebih lajut »
Bawaslu Perintahkan Jajaran Daerah Teliti Awasi Pencalonan Kepala DaerahPengawasan pencalonan kepala daerah 2024 oleh Bawaslu di daerah diperintahkan untuk teliti, utamanya terhadap berkas syarat yang diserahkan kepada KPU. Anggota
Baca lebih lajut »