Rencana Thailand untuk menghidupkan kembali jasa komersial ibu pengganti, menghadirkan kembali ketakutan lama terkait praktik perdagangan manusia untuk bayi dan perempuan yang disewa untuk mengandungnya. Praktik ini telah dilarang di negara tersebut sekitar satu dekade yang lalu setelah sejumlah...
Rencana Thailand untuk menghidupkan kembali jasa komersial ibu pengganti, menghadirkan kembali ketakutan lama terkait praktik perdagangan manusia untuk bayi dan perempuan yang disewa untuk mengandungnya. Praktik ini telah dilarang di negara tersebut sekitar satu dekade yang lalu setelah sejumlah skandal.
Sura Visetsak, yang memimpin departemen pendukung layanan kesehatan di Kementerian Kesehatan Publik, telah mengumumkan rencana itu awal bulan ini, untuk sebuah draft legislasi untuk melegalkan jasa ibu pengganti komersial, baik untuk pasangan lokal maupun pasangan warga negara asing. Rencana itu merupakan bagian dari sebuah paket reformasi yang bertujuan menaikkan kembali angka kelahiran di negara tersebut yang terus turun.
Dalam aturan hukum yang saat ini berlaku, hanya pasangan heteroseksual, dimana salah satunya adalah warga Thailand, yang bisa menggunakan jasa layanan ibu pengganti di negara itu. Ibu pengganti tersebut juga harus merupakan warga Thailand dan memiliki kekerabatan dengan pihak suami atau istri, dan tidak boleh ada biaya untuk layanan tersebut.
“Kita akan mengalihkan dokter medis dari layanan kesehatan ke program ibu pengganti ini,” kata Sanphasit, mantan Ketua Aliansi Anti-Perdagangan Orang Thailand kepada VOA.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ajukan Banding ke PSSI, Persib Berharap Terbebas dari Sanksi Larangan Penonton untuk Lawan PersijaKata Andang Ruhiat, Persib ingin pertandingan tersebut bisa digelar dengan adanya penonton.
Baca lebih lajut »
Sanksi untuk Wahyudi Hamisi Akibat Tendang Kepala Bruno Moreira: Larangan Bermain 3 Laga Plus DendaGelandang PSS Sleman, Wahyudi Hamisi resmi mendapat sanksi dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI terkait aksinya menendang kepala pemain Persebaya Surabaya, Bruno Moreira di laga pekan 27 BRI Liga 1 2023/2024, Minggu (3/3/2024) lalu.
Baca lebih lajut »
Pemotor Dilarang Pakai Helm Full Face dan Masker di Kota Ini, Sebabnya MemprihatinkanTak cuma larangan pakai helm full face, batas kecepatan juga diturunkan untuk urusan keselamatan pengendara.
Baca lebih lajut »
OJK Cabut Izin Usaha BPR Bank Pasar Bhakti SidoarjoPencabutan izin usaha PT BPR Bank Pasar Bhakti merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen
Baca lebih lajut »
Israel Tetap Berencana Serang Rafah di Tengah Kecaman InternasionalMenteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan, Jumat (16/2), bahwa Israel “merencanakan secara menyeluruh” serangan militer di Kota Rafah di Gaza selatan. Rencana itu dibuat meskipun ada kekhawatiran internasional mengenai keselamatan ratusan ribu warga Palestina yang mencari perlindungan di...
Baca lebih lajut »
LSM Lingkungan Desak Pemerintah Cabut Izin Operasi PT SMGPSejumlah LSM lingkungan mendesak pemerintah mencabut izin operasi PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, karena disebut telah berulang kali "melakukan kejahatan". Catatan Walhi Sumut, rentetan kebocoran gas hidrogen sulfida (H2S) dari PT SMGP terjadi sejak 2021 hingga 2024 dan menyebabkan ratusan orang keracunan gas dan setidaknya lima orang tewas. Seorang warga yang terpapar gas beracun dari Desa Sibanggor Tonga, Lisdawati, mengatakan hingga saat ini dia masih merasakan pusing, mual, dan muntah-muntah. Adapun Kementerian ESDM telah memerintahkan PT SMGP menghentikan sementara seluruh kegiatan di Wellpad V terhitung mulai Jumat (23/02)
Baca lebih lajut »