DPR meminta agar manajemen Jiwasraya menyiapkan strategi untuk keluar dari masalah yang berkelanjutan, baik jangka pendek, menengah dan panjang. AsuransiJiwasraya
JPNN.COM / Ekonomi / Bisnis / Selasa, 23 Juli 2019 – 22:08 WIB jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwasraya tengah menyiapkan beberapa rencana untuk menyehatkan kembali keuangan perusahaan. Rencananya itu juga telah dipaparkan perseroan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR. Jiwasraya memiliki beberapa rencana untuk membayar tunggakan polis yang jumlahnya mencapai Rp802 miliar, seperti penerbitan surat utang jangka menengah.
Kementerian BUMN Terus Berupaya Sehatkan Jiwasraya Menanggapi hal itu Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan untuk memanggil OJK. "Kami lihat rapat nanti apakah perlu OJK dipanggil," ujar Azam di gedung DPR, Jakarta, Selasa . Komisi VI berencana akan kembali memanggil direksi Asuransi Jiwasraya pada 24 Agustus mendatang.
.display-none{ display:none; } TAGS Asuransi Jiwasraya Jiwasraya OJK DPR Berita Terkait Sponsored Content loading... .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR akan Interogasi Manajemen Jiwasraya soal InvestasiDPR bakal memanggil direksi dan komisaris PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018 pada akhir Agustus 2019 untuk mengetahui persoalan yang melanda perusahaan.
Baca lebih lajut »
Dibawa KPK, Anggota DPR F-PAN Sukiman Tolak Ikut Adegan Rekonstruksi SuapKPK melakukan rekonstruksi terkait kasus dugaan suap anggota DPR Fraksi PAN Sukiman di rumah dinasnya.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR F-PAN Sukiman Tersangka Suap Tak Ditahan Usai Diperiksa KPKSukiman, yang juga tersangka dugaan suap tersebut tak ditahan usai diperiksa KPK. Seperti apa kronologinya? SukimanTersangkaKPK MafiaAnggaran
Baca lebih lajut »
Gerindra Minta Ketua MPR, Pramono Bicara Dominasi Koalisi JokowiPartai Gerindra yang saat ini masih berada di oposisi mengincar kursi Ketua MPR untuk periode 2019-2024. Pramono menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan pimpinan MPR bergantung dari koalisi. MPR PDIP
Baca lebih lajut »
Pengamat Sebut Dua Alasan Puan Bakal Jabat Ketua DPRPuan paling representatif karena ideologi turunan Soekarno dan trah politik.
Baca lebih lajut »
DPR Desak Pemerintah Segera Ajukan Draf RUU Perlindungan Data PribadiSukamta mengatakan, warga negara sudah mempercayakan datanya kepada negara. Untuk itu negara wajib melindungi data yang...
Baca lebih lajut »