Yusril menegaskan bahwa dia paham kategori pelanggaran HAM berat menurut hukum nasional.
Para peserta Napak Tilas Tragedi Mei 1998 mengamati diorama yang menggambarkan kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil pada Tragedi 1998 di Museum Trisakti, Kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Minggu .telah direspons pemerintah sebelumnya. Ia mengaku pertanyaan yang diajukan wartawan kepadanya kurang jelas terkait dengan genosida dan pembersihan etnis yang tidak terjadi pada 1998 sehingga jawabannya tidak lengkap.
”Pelanggaran HAM berat itu kan genosida, ethnic cleansing, mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal kemerdekaan,” ujar Yusril, dikutip dari Kompas.com, Senin. ”Jangan kita terus melihat ke masa yang lalu. Apalagi masa lalu itu sudah susah sekali untuk kita ungkap, mungkin karena bukti-buktinya sudah tidak ada, atau peristiwa itu sudah lama sekali,” tuturnya.Pada Januari 2023, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mengakui dan menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat pada 12 peristiwa yang terjadi antara 1965 dan 2003, termasuk Tragedi Mei 1998.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, sebaiknya Yusril menyampaikan klarifikasi dalam pernyataan resmi yang utuh dan lengkap. Jika hanya sekadar melontarkan ralat, maka Yusril terkesan menyalahkan jurnalis. Padahal, pemberitaan di berbagai media yang memuat kutipan pernyataan Yusril senada. Jadi, tidak mungkin semua jurnalis yang meliput melakukan kesalahan secara kolektif.
Selama ini, kata Usman, pemerintah tidak pernah sungguh-sungguh memprioritaskan kebijakan HAM. Hal itu tercermin bukan hanya dari absennya kebijakan komprehensif untuk menangani pelanggaran HAM, tetapi tercermin dari minimnya anggaran untuk kementerian tersebut yang dahulu masuk ke dalam nomenklatur Direktorat Jenderal HAM.
”Sabar dulu. Hal-hal yang sifatnya kasuistik, kan, saya bilang di sini, saya membangun HAM. Pembangunan HAM itu harus secara holistik. Nanti aspek-aspek spesialnya itu akan muncul, mana yang menjadi kasuistik mana yang menjadi pembangunan,” kata Pigai.
Ham Hak Asasi Manusia Pelanggaran Ham Berat Yusril Ihza Mahendra Tragedi Mei 1998
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Satu Tahun Genosida di Gaza: Dukungan Politik dan Militer AS serta Sekutunya Bagi Genosida di GazaTerungkap berbagai informasi mengenai dukungan yang diberikan kepada Israel oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya sejak 7 Oktober
Baca lebih lajut »
Profil Yusril Ihza Mahendra, Pendiri Partai PBB yang Ditunjuk Menko Hukum dan HAM Kabinet PrabowoYusril Ihza Mahendra temui Prabowo, ia menjadi calon di kabinet pemerintahan prabowo, Yusril ditunjuk Menko Hukum dan HAM kabinet Prabowo, ini profil Yusril Ihza Mahendra
Baca lebih lajut »
Yusril Ihza Sebut Peristiwa 1998 Bukan Pelanggaran HAM BeratJakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya tentang Tragedi peristiwa 98 bukan pelanggaran HAM berat. Yusril berkilah bila pelanggaran HAM yang dinyatakan adalah genosida dan pembersihan etnis yang tidak terjadi pada tahun 1998.
Baca lebih lajut »
Genosida Terang-terangan! Erdogan Kecam Kebisuan Dunia Atas Kekejaman IsraelErdogan menekankan bahwa Israel mengabaikan hak asasi manusia dasar dan melakukan genosida di depan mata dunia.
Baca lebih lajut »
Jadi Kontroversi usai jadi Menko Prabowo, Yusril Kini Ralat Ucapan soal Tragedi 98 Bukan Kasus HAM Berat, Apa Katanya?'Percaya lah bahwa pemerintah punya komitmen menegakkan masalah-masalah ham itu sendiri,' ujar Yusril.
Baca lebih lajut »
Baru Sehari Kerja Langsung Bikin Kontroversi, Ucapan Yusril Soal Peristiwa 98 Bikin Geleng-geleng AkademisiYusril Ihza Mahendra menyebut bahwa peristiwa kerusuhan 1998 bukan pelanggaran HAM berat
Baca lebih lajut »