Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait penerimaan fasilitas Moto GP Mandalika.
Bahkan, kasus Lili Pintauli turut jadi sorotan oleh Amerika Serikat . AS menyoroti pelanggaran etik Lili terkait komunikasinya dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial yang terjerat kasus suap.
Kariernya bemula sebagai Asisten Pembela Umum Lembaga Bantuan Hukum Medan pada tahun 1991 – 1992. Lili sempat bekerja di kantor advokat Asamta Parangiunangis, SH & Associates pada 1992 – 1993 sebagai asisten pengacara. Lili terpilih sebagai Wakil Ketua KPK pada 2019 silam, satu kloter dengan Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron.Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan pelanggaran etik soal fasilitas VIP menonton balapan Moto GP di Mandalika yang diberikan PT Pertamina .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Laporan HAM AS Singgung Pelanggaran Etik Lili Pintauli Siregar |Republika OnlineLaporan HAM AS terkait Indonesia menyebut kasus Lili dengan Wali Kota Tanjung Balai.
Baca lebih lajut »
Profil Lili Pintauli Siregar, Pimpinan KPK yang 'Hobi' Lakukan KontroversiIa juga pernah terbukti melanggar etik karena berkomunikasi dengan M Syahrial pada Agustus 2022.
Baca lebih lajut »
Bikin Gaduh, Ini Deretan Ulah Kontroversial Lili Pintauli SiregarWakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mendapatkan sorotan publik. Hal ini karena prilaku Lili Pintauli Siregar yang disorot oleh Kementerian Luar Negeri AS
Baca lebih lajut »
Soal Kasus Lili Pintauli, Legislator PKS Singgung Integritas Dewas KPK'Diharapkan Dewas mampu menjaga integritas KPK. Sebab hanya itu modal yang dimiliki okeh KPK,' kata Nasir Djamil.
Baca lebih lajut »
Pukat UGM Sebut Lili Pintauli tak Paham Nilai Dasar KPKPukat UGM Sebut Lili Pintauli tak Paham Nilai Dasar KPK. Pada 2021 lalu, misalnya, Dewas KPK telah menjatuhkan sanksi sedang berupa pemotongan gaji Lili sebesar 40 persen setiap bulan selama setahun.
Baca lebih lajut »
PD Desak Lili Pintauli Mundur: Dewas KPK Jangan Jadi Macan Ompong!'Sebaiknya, demi KPK yang berintegritas, beliau dengan suka rela undur diri saja,' kata Waketum Partai Demokrat Benny Kabur Harman.
Baca lebih lajut »