Terganjal Lamanya Proses SKP, Perusahaan Perikanan Sulit Ekspor Hasil ke Luar Negeri

Indonesia Berita Berita

Terganjal Lamanya Proses SKP, Perusahaan Perikanan Sulit Ekspor Hasil ke Luar Negeri
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 34 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 59%

Proses pembuatan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan atau SKP hampir mencapai satu bulan dan menghambat perusahaan perikanan ekspor hasil ke luar negeri. Perusahaanperikanan

jpnn.com, JAKARTA - Proses pembuatan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan perikanan membutuhkan waktu cukup lama, bahkan bisa sampai satu bulan. Hal ini sangat mengganggu, karena pengusaha tidak bisa ekspor. Manajer PT Langkat Laut Timur Andi mengalami langsung bagaimana sulitnya mendapatkan SKP. Dia mengakui, pengajuan bisa melalui online. Tapi sistem ini tidak lantas memangkas waktu pembuatan SKP bisa jadi hanya dalam tiga hari.

adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau penghayatan bahwa hazard dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut.Baca Juga: Di Indonesia, industri harus mengantongi SKP dulu, sebelum mendapatkan

. Selama SKP belum jadi, Andi mengatakan, perusahaannya tidak bisa kirim barang ke pasar luar negeri. "Kalau dari pemerintah bilang tiga hari, diusahakan konsisten lah. SKP bisa jadi 10 hari saja kami sudah senang. Karena kalau satu bulan, selama itu otomatis kami tidak bisa ekspor. Tunggu selesai semua baru bisa ekspor," ujar Andi.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

OJK Dukung Proses Hukum JiwasrayaOJK Dukung Proses Hukum JiwasrayaOJK menyatakan, telah dan selalu memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan data dan informasi serta asistensi yang diperlukan oleh pihak Kejaksaan Agung.
Baca lebih lajut »

OJK Dukung Proses Hukum Pegawai Tersangka Kasus JiwasrayaOJK Dukung Proses Hukum Pegawai Tersangka Kasus JiwasrayaOJK mengaku mendukung proses hukum pegawai yang jadi tersangka kasus Jiwasraya, namun tetap menjunjung tinggi asas praduga bersalah.
Baca lebih lajut »

Pejabatnya Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya, OJK: Kami Dukung Proses Penegakan HukumPejabatnya Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya, OJK: Kami Dukung Proses Penegakan HukumKejagung menetapkan satu pejabat Otoritas Jasa Keuangan berinisial FH sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Asuransi Jiwasraya.
Baca lebih lajut »

Demokrat Ungkap Proses Cepat RUU HIP yang Diusulkan PDIPDemokrat Ungkap Proses Cepat RUU HIP yang Diusulkan PDIPRUU HIP diputuskan menjadi RUU inisiatif DPR pada 12 Mei 2020. Digelar saat puasa dan waktu menjelang magrib.
Baca lebih lajut »

Bea Cukai Proses Pencopotan Pegawai yang Diduga Terjerat NarkobaBea Cukai Proses Pencopotan Pegawai yang Diduga Terjerat NarkobaDirektorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan saat ini tengah memroses pencopotan pejabatnya yang ditangkap polisi baru - baru ini karena diduga terkait narkoba.
Baca lebih lajut »

Periksa Agus Martowardjojo, KPK Kembangkan Proses Penganggaran e-KTP - Tribunnews.comPeriksa Agus Martowardjojo, KPK Kembangkan Proses Penganggaran e-KTP - Tribunnews.comDari pemeriksaan Agus, penyidik KPK menelisik proses penganggaran untuk pengadaan kartu identitas tersebut.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-27 05:41:07