Bahkan Mulyanto juga menyebut adanya temuan terkait infrastruktur BRIN di 2022 yang disoroti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Laksana Tri Handoko dicopot. Hasto mengatakan hal itu terjadi karena masing-masing anggota dewan memiliki program di daerah pemilihan -nya, sedangkan BRIN memiliki keterbatasan anggaran.
Kondisi ini, menurut Hasto, adalah salah satu contoh akibat sistem proporsional terbuka. Hasto menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Dewan Pengarah BRIN, juga telah mendengar desakan dari Komisi VII DPR RI tersebut. "Ya sudah . Itu akibat proporsional terbuka. Di mana setiap anggota dewan kan mendorong program-program di dapilnya, padahal BRIN ini kan memang anggarannya terbatas," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, hari ini.Simak juga Video: Legislator NasDem Cecar Kepala BRIN soal Pagu Anggaran 6,3 Triliun
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ini Alasan BRIN Pasuruan Tutup Menurut Kepala BRIN |Republika OnlineBRIN yang sebelumnya Lapan Pasuruan tutup setelah 35 tahun beroperasi.
Baca lebih lajut »
BRIN Pasuruan Tutup, Humas BRIN: Kita Konsolidasi |Republika OnlineBRIN lakukan sentralisasi bangun kawasan jadi pusat riset dengan alat canggih.
Baca lebih lajut »
BRIN Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK sebelum Investigasi Internal Anggaran 2022BRIN menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum melakukan investigasi internal anggaran 2022.
Baca lebih lajut »
Pleidoi Irfan Widyanto Sebut Semua Orang Bahkan Petinggi Polri Tertipu oleh Ferdy SamboIrfan Widyanto mengaku tak bisa menolak tugas yang diberikan kepadanya karena tak mengetahui kejadian sebenarnya penyebab kematian Brigadir Yosua.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi VII DPR RI: Perlu Ada Upaya Cepat Selamatkan BRINAnggota Komisi VII yakin pencopotan kepala akan jadi pintuk masuk penyelamatan BRIN
Baca lebih lajut »
BRIN Pasuruan Pamit karena Bubar |Republika OnlineSebelumnya, Komisi VII DPR merekomendasikan Kepala BRIN diganti.
Baca lebih lajut »